Minggu, 31 Mei 2009
Melihat Dunia Melayu di Ketapang
Oleh Rosadi Jamani
Kota Ketapang telah menjadi saksi sejarah besar bagi Dunia Melayu. Di kota yang pernah berkuasa Kerajaan Tanjungpura itu menjadi tempat Deklarasi Lembaga Adat Melayu Serantau (LAMS) dan peresmian Rumah Melayu Ketapang. Satu hal menarik dari itu, hadirnya utusan dari Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam.
Kali ini saya sedikit bercerita mengenai perjalanan ke Ketapang dari 28-31 Mei 2009. Bagi saya, Ketapang memang tidak asing karena bagian dari kabupaten di Kalbar. Bahkan, saya sedikit nostalgia ketika menyebut Ketapang. Tahun 2002 lalu saya pernah ke Ketapang naik pesawat. Waktu itulah, untuk pertama kalinya saya naik pesawat terbang bersama mantan Sekretaris PSSI Kalbar, Heri Aladin dan mantan Wakil Ketua PSSI, John RB Pangkey.
Ketika itu, saya masih menjadi wartawan olahraga. Diajak naik pesawat betapa senangnya. Saya tidak bisa melupakan peristiwa naik pesawat pertama kali itu, indah dan sulit dilupakan, dan bila dikenang menimbulkan senyum. Pada waktu itu juga, saya untuk pertama kali menginjakkan kaki di Bumi Ale-ale.
Pada Kamis, 28 Maret 2009 itu, untuk kedua kalinya saya menginjakkan tanah Ketapang. Kali ini tidak pakai pesawat, melainkan menggunakan kapal laut cepat (express). Untuk pertama kalinya juga saya naik express yang menyusuri laut dari muara Sungai Kapuas ke Dermaga Ketapang. Kalau dibandingkan naik pesawat dan express, jelas lebih enak naik pesawat. Yang membuat tidak enak naik express, memakan waktu lama. Kapal berangkat pukul 08.20 baru tiba di Ketapang pukul 14.55.
Satu hal lagi, penuh dengan penumpang (ever load). Melihat banyaknya penumpang, saya sempat was-was. Jangan-jangan kapal berkapasitas seratus penumpang lebih itu, karam. Saking was-wasnya saya sempat SMS Kapolda Kalbar bahwa kapal express over load penumpang, jika dipaksakan bisa karam. Begitu SMS terkirim, kapal tetap berangkat dengan penumpang yang berlebihan. Saya hanya bisa pasrah dan berdoa, mudah-mudahan selama perjalanan lancar. Alhamdulillah, doa saya terkabul, dalam perjalanan laut itu cuaca cerah dan tidak ada gelombang besar. Saya khawatir mabuk laut, ternyata tidak.
Tujuan saya ke Ketapang untuk menghadiri Deklarasi LAMS wilayah Laut Cina Selatan dan peresmian Rumah Melayu Ketapang. Hampir seluruh tokoh Melayu di Kalbar menghadiri acara tersebut. Di Ketapang inilah saya bisa melihat para tokoh Melayu Kalbar. Yang tidak bisa dilupakan, saya bisa bertemu dengan tokoh Melayu dunia dari Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam, serta Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung.
Begitu tiba di Ketapang, saya dan kawan-kawan istirahat sebentar. Malam harinya, saya beserta seluruh utusan Melayu dijami Bupati Ketapang, H Morkes Effendi. Usai menikmati hidangan khas Ketapang, saya dan seluruh rombongan diminta menghadiri acara pemberian inai perkawinan anak Morkes Effendi di Rumah Melayu.
Begitu tiba di Rumah Melayu, saya kaget melihat rumah yang sangat megah. Saya hampir tidak percaya, di pinggiran Kota Ketapang berdiri rumah megah dengan arsitek khas Melayu. Kalau melihat Rumah Melayu di Pontianak, bisa dua kali lipat megahnya. Bahkan, menurut keterangan Ketua Gapena Malaysia, Prof Dr Tan Sri Ismail Hussein, Rumah Melayu Ketapang bisa dibilang termegah di dunia.
Saya taksir, rumah tersebut dibangun dengan biaya di atas Rp 5 miliar lebih. Ada kawan menaksir di atas Rp 20 miliar. Saya taksir segitu dengan asumsi tanah tempat berdirinya rumah tersebut adalah lahan tidur yang tidak begitu strategis. Kayu yang digunakan hampir seluruhnya didominasi kayu belian, dan di Ketapang kayu tersebut terbilang masih murah. Megah, besar, luas dan indah, itulah yang ada dalam benak saya. Saya dan kawan-kawan sempat berpikir, bagaimana nanti pemeliharaan rumah sebesar itu. Paling tidak butuh pembantu di atas 10 orang.
Paling tidak Ketapang telah berhasil menyambung mata rantai perjalanan sejarah Melayu. Dengan berdirinya rumah melayu tersebut akan menjadi simbol keberadaan Melayu di Kalbar dan dunia. Siapapun orangnya akan menyebut itu bahwa rumah itu adalah Rumah Melayu. Namun, ada sedikit sindiran dari pimpinan Melayu Online, Mahyudin Al Hudra, apalah artinya sebuah simbol kalau tidak ada ruhnya. Maksudnya, Rumah Melayu yang sangat megah itu apalah artinya kalau tidak ada aktivitas yang mengisinya.
Zaman telah berubah. Untuk menunjukkan eksistensi Melayu tidak mesti harus megah-megahan memperlihatkan simbol, melainkan harus menunjukkan kreavitas bagi pembangunan peradaban ke arah lebih baik. Saya masih ingat kata-kata Mahyudin itu.
Bahkan, Mahyudin sempat bertanya, apakah Rumah Melayu Ketapang yang sangat megah itu untuk tiga tahun ke depan, halamannya tidak ditumbuhi ilalang. Dia khawatir, membangunnya memang gampang, tapi pemeliharaan justru tidak mampu. Salah satu persoalan utama di Indonesia, pandai bangun, tapi tidak pandai memelihara. Berapa banyak rumah adat yang tidak terurus, terbengkalai, tembawang, dan justru menjadi rumah hantu (sepi). Bahkan, ada istana yang halamannya penuh rumput liar, lantai luarnya penuh dengan tahi ayam dan kambing.
Kalau Melayu terus mengedepankan simbol demi sebuah eksistensi, dikhawatirkan yang peduli terhadap kemelayuaan hanya kaum tua. Sementara yang muda-muda, justru tidak peduli. Masalahnya, ketika orang ngomong Melayu, dalam bayangkan anak muda ada tarian zapin, lomba pantun, syair, radat, gurindam 12, dan sebagainya. Semua itu berbau zaman doeloe. Yang namanya zaman doeloe, paling tidak disukai kaum muda Melayu. Lihat saja jika ada lomba tarian zapin, siapa saja yang nonton, paling orang-orang tua. Untuk itu, tokoh Melayu perlu melakukan melakukan perubahan dalam aktualisasi budaya Melayu mengikuti selera anak muda.
Mahyudin pernah melakukan eksperimen mengkolaborasikan zapin dengan hip hop. Respons anak muda Melayu sangat tinggi. Paling tidak, itu sebuah upaya untuk mendekatkan seni zaman doeloe dengan selera anak muda sekarang. Saya rasa, para tokoh Melayu di Kalbar harus berpikir, bagaimana anak-anak muda ikut peduli terhadap budayanya sendiri. Sebab, merekalah penerus generasi Melayu. Kalau anak muda sekarang justru tidak peduli dengan budayanya sendiri, dikhawatirkan apa yang diungkapkan Hang Tuah, takkan Melayu ditelan zaman, tidak ada wujudnya.
Di tengah pertemuan itu, saya banyak mendapatkan sesuatu yang baru dalam arus pemikiran. Untuk mempertahankan sebuah peradaban adalah dengan memperlihatkan kreavitas. Bukan kreavitas individual, melainkan aktivitas organisasi. Tanpa kreavitas, peradaban manapun suatu saat akan hilang. Peradaban itu akan ditelan zaman oleh peradaban baru yang lebih baik dan penuh kreavitas. Bagaimana cara membangun peradaban agar tetap eksis, hanya tiga cara, yakni memajukan dunia pendidikan, ekonomi, dan moral. Melayu atau etnis manapun di muka bumi itu akan hilang atau dimarjinalkan apabila berpendidikan rendah. Untuk maju harus berpendidikan tinggi.
Lalu, harus maju dalam bidang ekonomi (kaya). Penguasaan di bidang permodalan dan mengolah modal itu agar tetap bergulir dengan harapan bisa memberikan modal bagi dunia usaha. Contoh kongkret, di Kepulauan Riau mulai menerapkan program “Sejuta Melayu”.
Tokoh-tokoh Melayu yang dinilai kaya memberikan sumbangan Rp 1 juta ke lembaga adat Melayu. Lembaga tersebut lalu menggunakannya untuk bisnis atau dunia usaha. Jika orang Melayu memiliki banyak usaha, dan pada akhirnya bisa menciptakan lapangan kerja dan pendapatan yang berujung pada kesejahteraan. Jika orang Melayu sejahtera, apapun bisa dilakukan demi eksistensi Melayu itu sendiri. Kalau orang Melayu nya masih miskin, sering jadi kuli, apa yang bisa dilakukan dengan keadaan seperti itu. Tidak ada salahnya, orang Melayu di Kalbar meniru program tersebut.
Terakhir adalah moral. Melayu memang identik dengan Islam. Banyak orang Melayu yang justru tidak melaksanakan syariat Islam. Tidak heran, apabila banyak orang Melayu justru tidak mengenal budayanya sendiri dan lebih senang meniru sisi negatif budaya Barat. Itulah point penting yang bisa saya tangkap dari menghadiri pertemuan Dunia Melayu tingkat internasional di Ketapang.
Saya tidak bisa melupakan pertemuan itu. Di situlah saya bisa bertukar pikiran dengan tokoh Melayu dari Malaysia, Singapura, Brunei. Harus diakui, tiga negara itu, peradabannya jauh lebih maju dari Indonesia. Kenapa mereka maju, karena tiga hal tersebut. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, jika Kalbar ingin maju, harus memajukan sektor pendidikan, menguasai sektor ekonomi dan meningkatkan moralitas. Maaf tulisan saya kali ini sedikit primordialisme, namun secara umum persoalan etnis di Kalbar hampir sama.
Saya berharap, seluruh etnis di Kalbar bisa melakukan redefinisi terhadap pelestarian seni dan budaya. Untuk menujukkan peradaban lebih maju, tidak lagi sekadar simbol, melainkan harus dibarengi dengan kualitas pendidikan, penguasaan ekonomi dan moralitas.
Kota Ketapang telah menjadi saksi sejarah besar bagi Dunia Melayu. Di kota yang pernah berkuasa Kerajaan Tanjungpura itu menjadi tempat Deklarasi Lembaga Adat Melayu Serantau (LAMS) dan peresmian Rumah Melayu Ketapang. Satu hal menarik dari itu, hadirnya utusan dari Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam.
Kali ini saya sedikit bercerita mengenai perjalanan ke Ketapang dari 28-31 Mei 2009. Bagi saya, Ketapang memang tidak asing karena bagian dari kabupaten di Kalbar. Bahkan, saya sedikit nostalgia ketika menyebut Ketapang. Tahun 2002 lalu saya pernah ke Ketapang naik pesawat. Waktu itulah, untuk pertama kalinya saya naik pesawat terbang bersama mantan Sekretaris PSSI Kalbar, Heri Aladin dan mantan Wakil Ketua PSSI, John RB Pangkey.
Ketika itu, saya masih menjadi wartawan olahraga. Diajak naik pesawat betapa senangnya. Saya tidak bisa melupakan peristiwa naik pesawat pertama kali itu, indah dan sulit dilupakan, dan bila dikenang menimbulkan senyum. Pada waktu itu juga, saya untuk pertama kali menginjakkan kaki di Bumi Ale-ale.
Pada Kamis, 28 Maret 2009 itu, untuk kedua kalinya saya menginjakkan tanah Ketapang. Kali ini tidak pakai pesawat, melainkan menggunakan kapal laut cepat (express). Untuk pertama kalinya juga saya naik express yang menyusuri laut dari muara Sungai Kapuas ke Dermaga Ketapang. Kalau dibandingkan naik pesawat dan express, jelas lebih enak naik pesawat. Yang membuat tidak enak naik express, memakan waktu lama. Kapal berangkat pukul 08.20 baru tiba di Ketapang pukul 14.55.
Satu hal lagi, penuh dengan penumpang (ever load). Melihat banyaknya penumpang, saya sempat was-was. Jangan-jangan kapal berkapasitas seratus penumpang lebih itu, karam. Saking was-wasnya saya sempat SMS Kapolda Kalbar bahwa kapal express over load penumpang, jika dipaksakan bisa karam. Begitu SMS terkirim, kapal tetap berangkat dengan penumpang yang berlebihan. Saya hanya bisa pasrah dan berdoa, mudah-mudahan selama perjalanan lancar. Alhamdulillah, doa saya terkabul, dalam perjalanan laut itu cuaca cerah dan tidak ada gelombang besar. Saya khawatir mabuk laut, ternyata tidak.
Tujuan saya ke Ketapang untuk menghadiri Deklarasi LAMS wilayah Laut Cina Selatan dan peresmian Rumah Melayu Ketapang. Hampir seluruh tokoh Melayu di Kalbar menghadiri acara tersebut. Di Ketapang inilah saya bisa melihat para tokoh Melayu Kalbar. Yang tidak bisa dilupakan, saya bisa bertemu dengan tokoh Melayu dunia dari Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam, serta Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung.
Begitu tiba di Ketapang, saya dan kawan-kawan istirahat sebentar. Malam harinya, saya beserta seluruh utusan Melayu dijami Bupati Ketapang, H Morkes Effendi. Usai menikmati hidangan khas Ketapang, saya dan seluruh rombongan diminta menghadiri acara pemberian inai perkawinan anak Morkes Effendi di Rumah Melayu.
Begitu tiba di Rumah Melayu, saya kaget melihat rumah yang sangat megah. Saya hampir tidak percaya, di pinggiran Kota Ketapang berdiri rumah megah dengan arsitek khas Melayu. Kalau melihat Rumah Melayu di Pontianak, bisa dua kali lipat megahnya. Bahkan, menurut keterangan Ketua Gapena Malaysia, Prof Dr Tan Sri Ismail Hussein, Rumah Melayu Ketapang bisa dibilang termegah di dunia.
Saya taksir, rumah tersebut dibangun dengan biaya di atas Rp 5 miliar lebih. Ada kawan menaksir di atas Rp 20 miliar. Saya taksir segitu dengan asumsi tanah tempat berdirinya rumah tersebut adalah lahan tidur yang tidak begitu strategis. Kayu yang digunakan hampir seluruhnya didominasi kayu belian, dan di Ketapang kayu tersebut terbilang masih murah. Megah, besar, luas dan indah, itulah yang ada dalam benak saya. Saya dan kawan-kawan sempat berpikir, bagaimana nanti pemeliharaan rumah sebesar itu. Paling tidak butuh pembantu di atas 10 orang.
Paling tidak Ketapang telah berhasil menyambung mata rantai perjalanan sejarah Melayu. Dengan berdirinya rumah melayu tersebut akan menjadi simbol keberadaan Melayu di Kalbar dan dunia. Siapapun orangnya akan menyebut itu bahwa rumah itu adalah Rumah Melayu. Namun, ada sedikit sindiran dari pimpinan Melayu Online, Mahyudin Al Hudra, apalah artinya sebuah simbol kalau tidak ada ruhnya. Maksudnya, Rumah Melayu yang sangat megah itu apalah artinya kalau tidak ada aktivitas yang mengisinya.
Zaman telah berubah. Untuk menunjukkan eksistensi Melayu tidak mesti harus megah-megahan memperlihatkan simbol, melainkan harus menunjukkan kreavitas bagi pembangunan peradaban ke arah lebih baik. Saya masih ingat kata-kata Mahyudin itu.
Bahkan, Mahyudin sempat bertanya, apakah Rumah Melayu Ketapang yang sangat megah itu untuk tiga tahun ke depan, halamannya tidak ditumbuhi ilalang. Dia khawatir, membangunnya memang gampang, tapi pemeliharaan justru tidak mampu. Salah satu persoalan utama di Indonesia, pandai bangun, tapi tidak pandai memelihara. Berapa banyak rumah adat yang tidak terurus, terbengkalai, tembawang, dan justru menjadi rumah hantu (sepi). Bahkan, ada istana yang halamannya penuh rumput liar, lantai luarnya penuh dengan tahi ayam dan kambing.
Kalau Melayu terus mengedepankan simbol demi sebuah eksistensi, dikhawatirkan yang peduli terhadap kemelayuaan hanya kaum tua. Sementara yang muda-muda, justru tidak peduli. Masalahnya, ketika orang ngomong Melayu, dalam bayangkan anak muda ada tarian zapin, lomba pantun, syair, radat, gurindam 12, dan sebagainya. Semua itu berbau zaman doeloe. Yang namanya zaman doeloe, paling tidak disukai kaum muda Melayu. Lihat saja jika ada lomba tarian zapin, siapa saja yang nonton, paling orang-orang tua. Untuk itu, tokoh Melayu perlu melakukan melakukan perubahan dalam aktualisasi budaya Melayu mengikuti selera anak muda.
Mahyudin pernah melakukan eksperimen mengkolaborasikan zapin dengan hip hop. Respons anak muda Melayu sangat tinggi. Paling tidak, itu sebuah upaya untuk mendekatkan seni zaman doeloe dengan selera anak muda sekarang. Saya rasa, para tokoh Melayu di Kalbar harus berpikir, bagaimana anak-anak muda ikut peduli terhadap budayanya sendiri. Sebab, merekalah penerus generasi Melayu. Kalau anak muda sekarang justru tidak peduli dengan budayanya sendiri, dikhawatirkan apa yang diungkapkan Hang Tuah, takkan Melayu ditelan zaman, tidak ada wujudnya.
Di tengah pertemuan itu, saya banyak mendapatkan sesuatu yang baru dalam arus pemikiran. Untuk mempertahankan sebuah peradaban adalah dengan memperlihatkan kreavitas. Bukan kreavitas individual, melainkan aktivitas organisasi. Tanpa kreavitas, peradaban manapun suatu saat akan hilang. Peradaban itu akan ditelan zaman oleh peradaban baru yang lebih baik dan penuh kreavitas. Bagaimana cara membangun peradaban agar tetap eksis, hanya tiga cara, yakni memajukan dunia pendidikan, ekonomi, dan moral. Melayu atau etnis manapun di muka bumi itu akan hilang atau dimarjinalkan apabila berpendidikan rendah. Untuk maju harus berpendidikan tinggi.
Lalu, harus maju dalam bidang ekonomi (kaya). Penguasaan di bidang permodalan dan mengolah modal itu agar tetap bergulir dengan harapan bisa memberikan modal bagi dunia usaha. Contoh kongkret, di Kepulauan Riau mulai menerapkan program “Sejuta Melayu”.
Tokoh-tokoh Melayu yang dinilai kaya memberikan sumbangan Rp 1 juta ke lembaga adat Melayu. Lembaga tersebut lalu menggunakannya untuk bisnis atau dunia usaha. Jika orang Melayu memiliki banyak usaha, dan pada akhirnya bisa menciptakan lapangan kerja dan pendapatan yang berujung pada kesejahteraan. Jika orang Melayu sejahtera, apapun bisa dilakukan demi eksistensi Melayu itu sendiri. Kalau orang Melayu nya masih miskin, sering jadi kuli, apa yang bisa dilakukan dengan keadaan seperti itu. Tidak ada salahnya, orang Melayu di Kalbar meniru program tersebut.
Terakhir adalah moral. Melayu memang identik dengan Islam. Banyak orang Melayu yang justru tidak melaksanakan syariat Islam. Tidak heran, apabila banyak orang Melayu justru tidak mengenal budayanya sendiri dan lebih senang meniru sisi negatif budaya Barat. Itulah point penting yang bisa saya tangkap dari menghadiri pertemuan Dunia Melayu tingkat internasional di Ketapang.
Saya tidak bisa melupakan pertemuan itu. Di situlah saya bisa bertukar pikiran dengan tokoh Melayu dari Malaysia, Singapura, Brunei. Harus diakui, tiga negara itu, peradabannya jauh lebih maju dari Indonesia. Kenapa mereka maju, karena tiga hal tersebut. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, jika Kalbar ingin maju, harus memajukan sektor pendidikan, menguasai sektor ekonomi dan meningkatkan moralitas. Maaf tulisan saya kali ini sedikit primordialisme, namun secara umum persoalan etnis di Kalbar hampir sama.
Saya berharap, seluruh etnis di Kalbar bisa melakukan redefinisi terhadap pelestarian seni dan budaya. Untuk menujukkan peradaban lebih maju, tidak lagi sekadar simbol, melainkan harus dibarengi dengan kualitas pendidikan, penguasaan ekonomi dan moralitas.
Melihat Dunia Melayu di Ketapang
Oleh Rosadi Jamani
Kota Ketapang telah menjadi saksi sejarah besar bagi Dunia Melayu. Di kota yang pernah berkuasa Kerajaan Tanjungpura itu menjadi tempat Deklarasi Lembaga Adat Melayu Serantau (LAMS) dan peresmian Rumah Melayu Ketapang. Satu hal menarik dari itu, hadirnya utusan dari Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam.
Kali ini saya sedikit bercerita mengenai perjalanan ke Ketapang dari 28-31 Mei 2009. Bagi saya, Ketapang memang tidak asing karena bagian dari kabupaten di Kalbar. Bahkan, saya sedikit nostalgia ketika menyebut Ketapang. Tahun 2002 lalu saya pernah ke Ketapang naik pesawat. Waktu itulah, untuk pertama kalinya saya naik pesawat terbang bersama mantan Sekretaris PSSI Kalbar, Heri Aladin dan mantan Wakil Ketua PSSI, John RB Pangkey.
Ketika itu, saya masih menjadi wartawan olahraga. Diajak naik pesawat betapa senangnya. Saya tidak bisa melupakan peristiwa naik pesawat pertama kali itu, indah dan sulit dilupakan, dan bila dikenang menimbulkan senyum. Pada waktu itu juga, saya untuk pertama kali menginjakkan kaki di Bumi Ale-ale.
Pada Kamis, 28 Maret 2009 itu, untuk kedua kalinya saya menginjakkan tanah Ketapang. Kali ini tidak pakai pesawat, melainkan menggunakan kapal laut cepat (express). Untuk pertama kalinya juga saya naik express yang menyusuri laut dari muara Sungai Kapuas ke Dermaga Ketapang. Kalau dibandingkan naik pesawat dan express, jelas lebih enak naik pesawat. Yang membuat tidak enak naik express, memakan waktu lama. Kapal berangkat pukul 08.20 baru tiba di Ketapang pukul 14.55.
Satu hal lagi, penuh dengan penumpang (ever load). Melihat banyaknya penumpang, saya sempat was-was. Jangan-jangan kapal berkapasitas seratus penumpang lebih itu, karam. Saking was-wasnya saya sempat SMS Kapolda Kalbar bahwa kapal express over load penumpang, jika dipaksakan bisa karam. Begitu SMS terkirim, kapal tetap berangkat dengan penumpang yang berlebihan. Saya hanya bisa pasrah dan berdoa, mudah-mudahan selama perjalanan lancar. Alhamdulillah, doa saya terkabul, dalam perjalanan laut itu cuaca cerah dan tidak ada gelombang besar. Saya khawatir mabuk laut, ternyata tidak.
Tujuan saya ke Ketapang untuk menghadiri Deklarasi LAMS wilayah Laut Cina Selatan dan peresmian Rumah Melayu Ketapang. Hampir seluruh tokoh Melayu di Kalbar menghadiri acara tersebut. Di Ketapang inilah saya bisa melihat para tokoh Melayu Kalbar. Yang tidak bisa dilupakan, saya bisa bertemu dengan tokoh Melayu dunia dari Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam, serta Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung.
Begitu tiba di Ketapang, saya dan kawan-kawan istirahat sebentar. Malam harinya, saya beserta seluruh utusan Melayu dijami Bupati Ketapang, H Morkes Effendi. Usai menikmati hidangan khas Ketapang, saya dan seluruh rombongan diminta menghadiri acara pemberian inai perkawinan anak Morkes Effendi di Rumah Melayu.
Begitu tiba di Rumah Melayu, saya kaget melihat rumah yang sangat megah. Saya hampir tidak percaya, di pinggiran Kota Ketapang berdiri rumah megah dengan arsitek khas Melayu. Kalau melihat Rumah Melayu di Pontianak, bisa dua kali lipat megahnya. Bahkan, menurut keterangan Ketua Gapena Malaysia, Prof Dr Tan Sri Ismail Hussein, Rumah Melayu Ketapang bisa dibilang termegah di dunia.
Saya taksir, rumah tersebut dibangun dengan biaya di atas Rp 5 miliar lebih. Ada kawan menaksir di atas Rp 20 miliar. Saya taksir segitu dengan asumsi tanah tempat berdirinya rumah tersebut adalah lahan tidur yang tidak begitu strategis. Kayu yang digunakan hampir seluruhnya didominasi kayu belian, dan di Ketapang kayu tersebut terbilang masih murah. Megah, besar, luas dan indah, itulah yang ada dalam benak saya. Saya dan kawan-kawan sempat berpikir, bagaimana nanti pemeliharaan rumah sebesar itu. Paling tidak butuh pembantu di atas 10 orang.
Paling tidak Ketapang telah berhasil menyambung mata rantai perjalanan sejarah Melayu. Dengan berdirinya rumah melayu tersebut akan menjadi simbol keberadaan Melayu di Kalbar dan dunia. Siapapun orangnya akan menyebut itu bahwa rumah itu adalah Rumah Melayu. Namun, ada sedikit sindiran dari pimpinan Melayu Online, Mahyudin Al Hudra, apalah artinya sebuah simbol kalau tidak ada ruhnya. Maksudnya, Rumah Melayu yang sangat megah itu apalah artinya kalau tidak ada aktivitas yang mengisinya.
Zaman telah berubah. Untuk menunjukkan eksistensi Melayu tidak mesti harus megah-megahan memperlihatkan simbol, melainkan harus menunjukkan kreavitas bagi pembangunan peradaban ke arah lebih baik. Saya masih ingat kata-kata Mahyudin itu.
Bahkan, Mahyudin sempat bertanya, apakah Rumah Melayu Ketapang yang sangat megah itu untuk tiga tahun ke depan, halamannya tidak ditumbuhi ilalang. Dia khawatir, membangunnya memang gampang, tapi pemeliharaan justru tidak mampu. Salah satu persoalan utama di Indonesia, pandai bangun, tapi tidak pandai memelihara. Berapa banyak rumah adat yang tidak terurus, terbengkalai, tembawang, dan justru menjadi rumah hantu (sepi). Bahkan, ada istana yang halamannya penuh rumput liar, lantai luarnya penuh dengan tahi ayam dan kambing.
Kalau Melayu terus mengedepankan simbol demi sebuah eksistensi, dikhawatirkan yang peduli terhadap kemelayuaan hanya kaum tua. Sementara yang muda-muda, justru tidak peduli. Masalahnya, ketika orang ngomong Melayu, dalam bayangkan anak muda ada tarian zapin, lomba pantun, syair, radat, gurindam 12, dan sebagainya. Semua itu berbau zaman doeloe. Yang namanya zaman doeloe, paling tidak disukai kaum muda Melayu. Lihat saja jika ada lomba tarian zapin, siapa saja yang nonton, paling orang-orang tua. Untuk itu, tokoh Melayu perlu melakukan melakukan perubahan dalam aktualisasi budaya Melayu mengikuti selera anak muda.
Mahyudin pernah melakukan eksperimen mengkolaborasikan zapin dengan hip hop. Respons anak muda Melayu sangat tinggi. Paling tidak, itu sebuah upaya untuk mendekatkan seni zaman doeloe dengan selera anak muda sekarang. Saya rasa, para tokoh Melayu di Kalbar harus berpikir, bagaimana anak-anak muda ikut peduli terhadap budayanya sendiri. Sebab, merekalah penerus generasi Melayu. Kalau anak muda sekarang justru tidak peduli dengan budayanya sendiri, dikhawatirkan apa yang diungkapkan Hang Tuah, takkan Melayu ditelan zaman, tidak ada wujudnya.
Di tengah pertemuan itu, saya banyak mendapatkan sesuatu yang baru dalam arus pemikiran. Untuk mempertahankan sebuah peradaban adalah dengan memperlihatkan kreavitas. Bukan kreavitas individual, melainkan aktivitas organisasi. Tanpa kreavitas, peradaban manapun suatu saat akan hilang. Peradaban itu akan ditelan zaman oleh peradaban baru yang lebih baik dan penuh kreavitas. Bagaimana cara membangun peradaban agar tetap eksis, hanya tiga cara, yakni memajukan dunia pendidikan, ekonomi, dan moral. Melayu atau etnis manapun di muka bumi itu akan hilang atau dimarjinalkan apabila berpendidikan rendah. Untuk maju harus berpendidikan tinggi.
Lalu, harus maju dalam bidang ekonomi (kaya). Penguasaan di bidang permodalan dan mengolah modal itu agar tetap bergulir dengan harapan bisa memberikan modal bagi dunia usaha. Contoh kongkret, di Kepulauan Riau mulai menerapkan program “Sejuta Melayu”.
Tokoh-tokoh Melayu yang dinilai kaya memberikan sumbangan Rp 1 juta ke lembaga adat Melayu. Lembaga tersebut lalu menggunakannya untuk bisnis atau dunia usaha. Jika orang Melayu memiliki banyak usaha, dan pada akhirnya bisa menciptakan lapangan kerja dan pendapatan yang berujung pada kesejahteraan. Jika orang Melayu sejahtera, apapun bisa dilakukan demi eksistensi Melayu itu sendiri. Kalau orang Melayu nya masih miskin, sering jadi kuli, apa yang bisa dilakukan dengan keadaan seperti itu. Tidak ada salahnya, orang Melayu di Kalbar meniru program tersebut.
Terakhir adalah moral. Melayu memang identik dengan Islam. Banyak orang Melayu yang justru tidak melaksanakan syariat Islam. Tidak heran, apabila banyak orang Melayu justru tidak mengenal budayanya sendiri dan lebih senang meniru sisi negatif budaya Barat. Itulah point penting yang bisa saya tangkap dari menghadiri pertemuan Dunia Melayu tingkat internasional di Ketapang.
Saya tidak bisa melupakan pertemuan itu. Di situlah saya bisa bertukar pikiran dengan tokoh Melayu dari Malaysia, Singapura, Brunei. Harus diakui, tiga negara itu, peradabannya jauh lebih maju dari Indonesia. Kenapa mereka maju, karena tiga hal tersebut. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, jika Kalbar ingin maju, harus memajukan sektor pendidikan, menguasai sektor ekonomi dan meningkatkan moralitas. Maaf tulisan saya kali ini sedikit primordialisme, namun secara umum persoalan etnis di Kalbar hampir sama.
Saya berharap, seluruh etnis di Kalbar bisa melakukan redefinisi terhadap pelestarian seni dan budaya. Untuk menujukkan peradaban lebih maju, tidak lagi sekadar simbol, melainkan harus dibarengi dengan kualitas pendidikan, penguasaan ekonomi dan moralitas.
Kota Ketapang telah menjadi saksi sejarah besar bagi Dunia Melayu. Di kota yang pernah berkuasa Kerajaan Tanjungpura itu menjadi tempat Deklarasi Lembaga Adat Melayu Serantau (LAMS) dan peresmian Rumah Melayu Ketapang. Satu hal menarik dari itu, hadirnya utusan dari Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam.
Kali ini saya sedikit bercerita mengenai perjalanan ke Ketapang dari 28-31 Mei 2009. Bagi saya, Ketapang memang tidak asing karena bagian dari kabupaten di Kalbar. Bahkan, saya sedikit nostalgia ketika menyebut Ketapang. Tahun 2002 lalu saya pernah ke Ketapang naik pesawat. Waktu itulah, untuk pertama kalinya saya naik pesawat terbang bersama mantan Sekretaris PSSI Kalbar, Heri Aladin dan mantan Wakil Ketua PSSI, John RB Pangkey.
Ketika itu, saya masih menjadi wartawan olahraga. Diajak naik pesawat betapa senangnya. Saya tidak bisa melupakan peristiwa naik pesawat pertama kali itu, indah dan sulit dilupakan, dan bila dikenang menimbulkan senyum. Pada waktu itu juga, saya untuk pertama kali menginjakkan kaki di Bumi Ale-ale.
Pada Kamis, 28 Maret 2009 itu, untuk kedua kalinya saya menginjakkan tanah Ketapang. Kali ini tidak pakai pesawat, melainkan menggunakan kapal laut cepat (express). Untuk pertama kalinya juga saya naik express yang menyusuri laut dari muara Sungai Kapuas ke Dermaga Ketapang. Kalau dibandingkan naik pesawat dan express, jelas lebih enak naik pesawat. Yang membuat tidak enak naik express, memakan waktu lama. Kapal berangkat pukul 08.20 baru tiba di Ketapang pukul 14.55.
Satu hal lagi, penuh dengan penumpang (ever load). Melihat banyaknya penumpang, saya sempat was-was. Jangan-jangan kapal berkapasitas seratus penumpang lebih itu, karam. Saking was-wasnya saya sempat SMS Kapolda Kalbar bahwa kapal express over load penumpang, jika dipaksakan bisa karam. Begitu SMS terkirim, kapal tetap berangkat dengan penumpang yang berlebihan. Saya hanya bisa pasrah dan berdoa, mudah-mudahan selama perjalanan lancar. Alhamdulillah, doa saya terkabul, dalam perjalanan laut itu cuaca cerah dan tidak ada gelombang besar. Saya khawatir mabuk laut, ternyata tidak.
Tujuan saya ke Ketapang untuk menghadiri Deklarasi LAMS wilayah Laut Cina Selatan dan peresmian Rumah Melayu Ketapang. Hampir seluruh tokoh Melayu di Kalbar menghadiri acara tersebut. Di Ketapang inilah saya bisa melihat para tokoh Melayu Kalbar. Yang tidak bisa dilupakan, saya bisa bertemu dengan tokoh Melayu dunia dari Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam, serta Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung.
Begitu tiba di Ketapang, saya dan kawan-kawan istirahat sebentar. Malam harinya, saya beserta seluruh utusan Melayu dijami Bupati Ketapang, H Morkes Effendi. Usai menikmati hidangan khas Ketapang, saya dan seluruh rombongan diminta menghadiri acara pemberian inai perkawinan anak Morkes Effendi di Rumah Melayu.
Begitu tiba di Rumah Melayu, saya kaget melihat rumah yang sangat megah. Saya hampir tidak percaya, di pinggiran Kota Ketapang berdiri rumah megah dengan arsitek khas Melayu. Kalau melihat Rumah Melayu di Pontianak, bisa dua kali lipat megahnya. Bahkan, menurut keterangan Ketua Gapena Malaysia, Prof Dr Tan Sri Ismail Hussein, Rumah Melayu Ketapang bisa dibilang termegah di dunia.
Saya taksir, rumah tersebut dibangun dengan biaya di atas Rp 5 miliar lebih. Ada kawan menaksir di atas Rp 20 miliar. Saya taksir segitu dengan asumsi tanah tempat berdirinya rumah tersebut adalah lahan tidur yang tidak begitu strategis. Kayu yang digunakan hampir seluruhnya didominasi kayu belian, dan di Ketapang kayu tersebut terbilang masih murah. Megah, besar, luas dan indah, itulah yang ada dalam benak saya. Saya dan kawan-kawan sempat berpikir, bagaimana nanti pemeliharaan rumah sebesar itu. Paling tidak butuh pembantu di atas 10 orang.
Paling tidak Ketapang telah berhasil menyambung mata rantai perjalanan sejarah Melayu. Dengan berdirinya rumah melayu tersebut akan menjadi simbol keberadaan Melayu di Kalbar dan dunia. Siapapun orangnya akan menyebut itu bahwa rumah itu adalah Rumah Melayu. Namun, ada sedikit sindiran dari pimpinan Melayu Online, Mahyudin Al Hudra, apalah artinya sebuah simbol kalau tidak ada ruhnya. Maksudnya, Rumah Melayu yang sangat megah itu apalah artinya kalau tidak ada aktivitas yang mengisinya.
Zaman telah berubah. Untuk menunjukkan eksistensi Melayu tidak mesti harus megah-megahan memperlihatkan simbol, melainkan harus menunjukkan kreavitas bagi pembangunan peradaban ke arah lebih baik. Saya masih ingat kata-kata Mahyudin itu.
Bahkan, Mahyudin sempat bertanya, apakah Rumah Melayu Ketapang yang sangat megah itu untuk tiga tahun ke depan, halamannya tidak ditumbuhi ilalang. Dia khawatir, membangunnya memang gampang, tapi pemeliharaan justru tidak mampu. Salah satu persoalan utama di Indonesia, pandai bangun, tapi tidak pandai memelihara. Berapa banyak rumah adat yang tidak terurus, terbengkalai, tembawang, dan justru menjadi rumah hantu (sepi). Bahkan, ada istana yang halamannya penuh rumput liar, lantai luarnya penuh dengan tahi ayam dan kambing.
Kalau Melayu terus mengedepankan simbol demi sebuah eksistensi, dikhawatirkan yang peduli terhadap kemelayuaan hanya kaum tua. Sementara yang muda-muda, justru tidak peduli. Masalahnya, ketika orang ngomong Melayu, dalam bayangkan anak muda ada tarian zapin, lomba pantun, syair, radat, gurindam 12, dan sebagainya. Semua itu berbau zaman doeloe. Yang namanya zaman doeloe, paling tidak disukai kaum muda Melayu. Lihat saja jika ada lomba tarian zapin, siapa saja yang nonton, paling orang-orang tua. Untuk itu, tokoh Melayu perlu melakukan melakukan perubahan dalam aktualisasi budaya Melayu mengikuti selera anak muda.
Mahyudin pernah melakukan eksperimen mengkolaborasikan zapin dengan hip hop. Respons anak muda Melayu sangat tinggi. Paling tidak, itu sebuah upaya untuk mendekatkan seni zaman doeloe dengan selera anak muda sekarang. Saya rasa, para tokoh Melayu di Kalbar harus berpikir, bagaimana anak-anak muda ikut peduli terhadap budayanya sendiri. Sebab, merekalah penerus generasi Melayu. Kalau anak muda sekarang justru tidak peduli dengan budayanya sendiri, dikhawatirkan apa yang diungkapkan Hang Tuah, takkan Melayu ditelan zaman, tidak ada wujudnya.
Di tengah pertemuan itu, saya banyak mendapatkan sesuatu yang baru dalam arus pemikiran. Untuk mempertahankan sebuah peradaban adalah dengan memperlihatkan kreavitas. Bukan kreavitas individual, melainkan aktivitas organisasi. Tanpa kreavitas, peradaban manapun suatu saat akan hilang. Peradaban itu akan ditelan zaman oleh peradaban baru yang lebih baik dan penuh kreavitas. Bagaimana cara membangun peradaban agar tetap eksis, hanya tiga cara, yakni memajukan dunia pendidikan, ekonomi, dan moral. Melayu atau etnis manapun di muka bumi itu akan hilang atau dimarjinalkan apabila berpendidikan rendah. Untuk maju harus berpendidikan tinggi.
Lalu, harus maju dalam bidang ekonomi (kaya). Penguasaan di bidang permodalan dan mengolah modal itu agar tetap bergulir dengan harapan bisa memberikan modal bagi dunia usaha. Contoh kongkret, di Kepulauan Riau mulai menerapkan program “Sejuta Melayu”.
Tokoh-tokoh Melayu yang dinilai kaya memberikan sumbangan Rp 1 juta ke lembaga adat Melayu. Lembaga tersebut lalu menggunakannya untuk bisnis atau dunia usaha. Jika orang Melayu memiliki banyak usaha, dan pada akhirnya bisa menciptakan lapangan kerja dan pendapatan yang berujung pada kesejahteraan. Jika orang Melayu sejahtera, apapun bisa dilakukan demi eksistensi Melayu itu sendiri. Kalau orang Melayu nya masih miskin, sering jadi kuli, apa yang bisa dilakukan dengan keadaan seperti itu. Tidak ada salahnya, orang Melayu di Kalbar meniru program tersebut.
Terakhir adalah moral. Melayu memang identik dengan Islam. Banyak orang Melayu yang justru tidak melaksanakan syariat Islam. Tidak heran, apabila banyak orang Melayu justru tidak mengenal budayanya sendiri dan lebih senang meniru sisi negatif budaya Barat. Itulah point penting yang bisa saya tangkap dari menghadiri pertemuan Dunia Melayu tingkat internasional di Ketapang.
Saya tidak bisa melupakan pertemuan itu. Di situlah saya bisa bertukar pikiran dengan tokoh Melayu dari Malaysia, Singapura, Brunei. Harus diakui, tiga negara itu, peradabannya jauh lebih maju dari Indonesia. Kenapa mereka maju, karena tiga hal tersebut. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, jika Kalbar ingin maju, harus memajukan sektor pendidikan, menguasai sektor ekonomi dan meningkatkan moralitas. Maaf tulisan saya kali ini sedikit primordialisme, namun secara umum persoalan etnis di Kalbar hampir sama.
Saya berharap, seluruh etnis di Kalbar bisa melakukan redefinisi terhadap pelestarian seni dan budaya. Untuk menujukkan peradaban lebih maju, tidak lagi sekadar simbol, melainkan harus dibarengi dengan kualitas pendidikan, penguasaan ekonomi dan moralitas.
Minggu, 03 Mei 2009
Sebuah Perilaku Agama Dalam Dunia Politik
Oleh Rosadi Jamani
Orang taat beragama selalu diidentikan orang jujur, orang baik, memiliki akhlak yang baik, suka menolong, peduli dengan sesama, dan predikat baik lainnya. Biasanya, untuk menjadi orang baik, amalkanlah ajaran agama. Sebaliknya, orang yang jauh dari agama, jarang ibadah, sangat mudah menjadi orang jahat (kriminal). Sebab, orang tidak taat terhadap agamanya, dalam pergaulan sehari-hari tidak ada “rem” ketika ingin melakukan perbuatan jahat. Benarkah ungkapan demikian?
Kali ini saya masih menyorot persoalan Pemilu legislatif yang saat ini tinggal menunggu penetapan pemenang. Walaupun suhu politik tidak sepanas saat penghitungan suara, sekarang perlahan mulai dingin. Bagi yang menang (terpilih) sedang bersiap-siap menggelar acara syukuran. Sementara bagi yang kalah, rata-rata sudah mengakui kekalahan. Namun, di antara sekian ribu caleg itu masih ada caleg yang belum terima nasib kalahnya. Masih ada yang ngedumel, ngomong tak karuan. Caleg terpilih dianggapnya tidak jujur, main money politic, main intimidasi, dan sebagainya. Pokoknya, tidak ada yang benar dengan caleg yang September depan akan duduk di kursi panas.
“Saya hanya kecewa. Saya sudah banyak berbuat untuk umat. Ada masjid dari tak ada pintu, saya sumbang sampai ada pintu. Ada jalan gang, dari tanah sampai saya beton. Apa yang terjadi, saat penghitungan suara, di daerah yang masjidnya saya sumbang dan gang yang jalannya saya beton, hanya mendapatkan belasan suara. Padahal, di daerah itu bisa ratusan suara,” kata caleg kalah yang kebetulan teman akrab saat sama-sama aktif di dunia olahraga.
Satu hal yang disesalkan kawan saya itu, para pemilih itu umumnya taat beragama. Dia juga sering berinteraksi dengan mereka baik sebelum maupun saat kampanye. “Warga itu yang saya tahu sangat religius. Ternyata, itu juga bukan ukuran. Mereka tetap saja silau dengan uang. Betapa mudahnya caleg mempengaruhi mereka hanya dengan uang Rp 25 ribu. Jadi sumbangan perbaikan masjid dan bantuan semen itu kalah ampuh dibandingkan amplop isinya Rp 25 ribu yang diberikan malam menjelang pencontrengan,” beber kawan saya itu dengan raut muka serius.
Kenapa tidak melakukan money politic juga? “Uang kitakan banyak juga?” tanya saya. “Saya memang punya uang. Saya bisa saja ngasih mereka per orang Rp 50 ribu. Tapi, saya ini masih memiliki iman. Yang selalu saya ingat, yang menyuap dengan yang disuap itu, ganjarannya api neraka. Itulah yang membuat saya tidak bisa melakukan money politic,” jawabnya penuh nada religius. “Yang tak habis pikir, mereka yang rata-rata haji, bahkan ada di antaranya ustaz, juga terpengaruh hanya dengan uang Rp 25 ribu. Yang ustaz saja mau di-moneypolitic, apalagi mereka yang awam,” ujarnya sambil tersenyum.
Saya hanya ingin menarik satu kesimpulan sederhana, Pemilu yang digelar 9 April 2009 itu penuh dengan kecurangan. Tidak hanya caleg yang melakukan kecurangan, pemilih juga tidak kalah curangnya. Para pemilih lebih banyak memanfaatkan caleg hanya untuk mencari keuntungan materi. Yang menarik, pemilih sekaliber ustaz atau tokoh agama (tidak semua) saja banyak yang memilih karena uang. Itu yang saya tangkap dari ungkapan kawan itu.
Bicara soal perilaku beragama itu, jadi teringat saya saat kuliah di STAIN Pontianak dulu. Ada ungkapan dosen saya yang sulit dilupakan bahwa dalam beragama itu ada dua ciri khas. Pertama, ada umat beragama itu mengamalkan ajaran agamanya secara formalitas. Biasa juga disebut scribtualism. Mungkin sulit dipahami, tapi biar saya sederhanakan. Beragama secara formalitas atau scribtualism adalah beragama dengan mengedepankan simbol. Misalnya, rajin salat lima waktu, puasa, jika sudah pergi haji selalu pakai songkok putih, sering bawa tasbih, berpakaian Muslim, dan sebagainya. Dalam Islam itu, simbol tersebut mencerminkan ketakwaan seseorang. Orang yang sering menggunakan simbol itu diidentikan orang baik. Namun, ada juga orang Islam sering menggunakan simbol, tapi di belakang itu ternyata seorang koruptor, senang juga terima suap, tak peduli dengan tetangganya yang miskin, senang mengambil hak orang lain. Kita sering mendengar, ada orang yang sudah haji, rajin salat lima waktu, tiba-tiba ditangkap Kejaksaan atau KPK karena terlibat korupsi.
Yang kedua, beragama secara substantif. Orang yang beragama seperti ini hanya mengandalkan nilai. Dia tidak senang dengan formalitas. Berpakaian bebas (asal nutup aurat), walau sudah haji tapi tidak senang dengan identitas haji, salat lima waktu tak pakai riya’ (dilihatkan ke orang). Rumahnya juga tak ada simbol agama. Istri dan anaknya tak dipaksa harus pakai jilbab atau sekolah di madrasah. Dia jalani hidup beragama berdasarkan nilai baik. Nilai baik itu didapatkannya dari pergulatan pemikirannya serta nilai agama. Walaupun tak suka pakai simbol, tapi kelakuannya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Diajak korupsi tak mau, disuap juga ogah, suka menolong sesama dan tidak senang menyakiti orang lain. Walaupun penampilan tidak religus, tapi kelakuan lebih religius.
Beragama secara formalitas dan substantif banyak diamalkan orang di sekitar kita. Sebenarnya, tujuan dari beragama seperti sama, ingin mencari sebuah kebaikan (di mata manusia dan Tuhan). Walaupun beda dalam menerjemahkan, tapi keinginan untuk menjadi orang baik itu sama. Yang membedakan hanyalah niat. Niat tulus kalau sudah dikotori dengan hal dilarang agama, itu bisa berimplikasi jelek bagi perilaku. Contoh, caleg mencoba mempengaruhi ustaz dengan selembar uang Rp 50 ribu. Si ustaz bukannya menolak malah mengambil uang tersebut dengan niat untuk bisa beli voucher atau beli barang lain. Ustaz yang baik tentunya menolak uang suap itu. Kenyataannya, banyak orang mengaku ustaz seperti diceritakan kawan saya di atas itu justru banyak terpengaruh oleh money politic. Memang tidak semua orang mengakui ustaz berperilaku demikian, tapi ustaz seperti itu ada.
Itu sebuah keprihatinan. Seorang tokoh agama semestinya tetap menjunjung tinggal moralitas, menonjolkan akhlakul karimah serta selalu menebar kebaikan kepada orang lain. Situasi saat ini memang susah. Krisis keuangan global masih belum berakhir. Dalam kondisi seperti itu memang banyak orang perlu uang. Cuma, janganlah gara-gara uang Rp 50 ribu, reputasi ustaz dikotori, nama baik seorang tokoh agama ternoda. Siapa lagi yang bisa mengajarkan moralitas dan akhlak kalau bukan tokoh agama itu. Kalau tokoh agama juga sudah tidak lagi mengedepankan nilai kebaikan itu, lantas siapa lagi yang bisa diharapkan untuk menyelamatkan generasi muda dari dekadensi moral.
Lihat saja realitas saat ini, betapa generasi sangat mudah terpengaruh oleh budaya luar yang merusak ketimbang budayanya sendiri. Pesta seks, pengguna narkoba, minuman keras, dugem di diskotek merupakan budaya luar yang sangat digandrungi anak muda sekarang. Siapa yang bisa mengalihkan perhatian mereka untuk menjauhi dunia yang merusak itu? Sebenarnya, yang bisa melakukan itu adalah para ustaz atau tokoh agama. Cuma, kalau tokoh agamanya saja lebih mementingkan urusan pribadi ketimbang umatnya sendiri, apa yang bisa diharapkan. Saya hanya khawatir saja, ke depan dekadensi moral semakin parah dan sulit dibendung. Pada akhirnya, negeri ini hanya menghasilkan pemimpin, wakil rakyat yang lebih mengedepankan materialistic ketimbang moralitas. Persoalan tersebut terus merasuki seluruh lini, termasuk juga dunia politik.*
Orang taat beragama selalu diidentikan orang jujur, orang baik, memiliki akhlak yang baik, suka menolong, peduli dengan sesama, dan predikat baik lainnya. Biasanya, untuk menjadi orang baik, amalkanlah ajaran agama. Sebaliknya, orang yang jauh dari agama, jarang ibadah, sangat mudah menjadi orang jahat (kriminal). Sebab, orang tidak taat terhadap agamanya, dalam pergaulan sehari-hari tidak ada “rem” ketika ingin melakukan perbuatan jahat. Benarkah ungkapan demikian?
Kali ini saya masih menyorot persoalan Pemilu legislatif yang saat ini tinggal menunggu penetapan pemenang. Walaupun suhu politik tidak sepanas saat penghitungan suara, sekarang perlahan mulai dingin. Bagi yang menang (terpilih) sedang bersiap-siap menggelar acara syukuran. Sementara bagi yang kalah, rata-rata sudah mengakui kekalahan. Namun, di antara sekian ribu caleg itu masih ada caleg yang belum terima nasib kalahnya. Masih ada yang ngedumel, ngomong tak karuan. Caleg terpilih dianggapnya tidak jujur, main money politic, main intimidasi, dan sebagainya. Pokoknya, tidak ada yang benar dengan caleg yang September depan akan duduk di kursi panas.
“Saya hanya kecewa. Saya sudah banyak berbuat untuk umat. Ada masjid dari tak ada pintu, saya sumbang sampai ada pintu. Ada jalan gang, dari tanah sampai saya beton. Apa yang terjadi, saat penghitungan suara, di daerah yang masjidnya saya sumbang dan gang yang jalannya saya beton, hanya mendapatkan belasan suara. Padahal, di daerah itu bisa ratusan suara,” kata caleg kalah yang kebetulan teman akrab saat sama-sama aktif di dunia olahraga.
Satu hal yang disesalkan kawan saya itu, para pemilih itu umumnya taat beragama. Dia juga sering berinteraksi dengan mereka baik sebelum maupun saat kampanye. “Warga itu yang saya tahu sangat religius. Ternyata, itu juga bukan ukuran. Mereka tetap saja silau dengan uang. Betapa mudahnya caleg mempengaruhi mereka hanya dengan uang Rp 25 ribu. Jadi sumbangan perbaikan masjid dan bantuan semen itu kalah ampuh dibandingkan amplop isinya Rp 25 ribu yang diberikan malam menjelang pencontrengan,” beber kawan saya itu dengan raut muka serius.
Kenapa tidak melakukan money politic juga? “Uang kitakan banyak juga?” tanya saya. “Saya memang punya uang. Saya bisa saja ngasih mereka per orang Rp 50 ribu. Tapi, saya ini masih memiliki iman. Yang selalu saya ingat, yang menyuap dengan yang disuap itu, ganjarannya api neraka. Itulah yang membuat saya tidak bisa melakukan money politic,” jawabnya penuh nada religius. “Yang tak habis pikir, mereka yang rata-rata haji, bahkan ada di antaranya ustaz, juga terpengaruh hanya dengan uang Rp 25 ribu. Yang ustaz saja mau di-moneypolitic, apalagi mereka yang awam,” ujarnya sambil tersenyum.
Saya hanya ingin menarik satu kesimpulan sederhana, Pemilu yang digelar 9 April 2009 itu penuh dengan kecurangan. Tidak hanya caleg yang melakukan kecurangan, pemilih juga tidak kalah curangnya. Para pemilih lebih banyak memanfaatkan caleg hanya untuk mencari keuntungan materi. Yang menarik, pemilih sekaliber ustaz atau tokoh agama (tidak semua) saja banyak yang memilih karena uang. Itu yang saya tangkap dari ungkapan kawan itu.
Bicara soal perilaku beragama itu, jadi teringat saya saat kuliah di STAIN Pontianak dulu. Ada ungkapan dosen saya yang sulit dilupakan bahwa dalam beragama itu ada dua ciri khas. Pertama, ada umat beragama itu mengamalkan ajaran agamanya secara formalitas. Biasa juga disebut scribtualism. Mungkin sulit dipahami, tapi biar saya sederhanakan. Beragama secara formalitas atau scribtualism adalah beragama dengan mengedepankan simbol. Misalnya, rajin salat lima waktu, puasa, jika sudah pergi haji selalu pakai songkok putih, sering bawa tasbih, berpakaian Muslim, dan sebagainya. Dalam Islam itu, simbol tersebut mencerminkan ketakwaan seseorang. Orang yang sering menggunakan simbol itu diidentikan orang baik. Namun, ada juga orang Islam sering menggunakan simbol, tapi di belakang itu ternyata seorang koruptor, senang juga terima suap, tak peduli dengan tetangganya yang miskin, senang mengambil hak orang lain. Kita sering mendengar, ada orang yang sudah haji, rajin salat lima waktu, tiba-tiba ditangkap Kejaksaan atau KPK karena terlibat korupsi.
Yang kedua, beragama secara substantif. Orang yang beragama seperti ini hanya mengandalkan nilai. Dia tidak senang dengan formalitas. Berpakaian bebas (asal nutup aurat), walau sudah haji tapi tidak senang dengan identitas haji, salat lima waktu tak pakai riya’ (dilihatkan ke orang). Rumahnya juga tak ada simbol agama. Istri dan anaknya tak dipaksa harus pakai jilbab atau sekolah di madrasah. Dia jalani hidup beragama berdasarkan nilai baik. Nilai baik itu didapatkannya dari pergulatan pemikirannya serta nilai agama. Walaupun tak suka pakai simbol, tapi kelakuannya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Diajak korupsi tak mau, disuap juga ogah, suka menolong sesama dan tidak senang menyakiti orang lain. Walaupun penampilan tidak religus, tapi kelakuan lebih religius.
Beragama secara formalitas dan substantif banyak diamalkan orang di sekitar kita. Sebenarnya, tujuan dari beragama seperti sama, ingin mencari sebuah kebaikan (di mata manusia dan Tuhan). Walaupun beda dalam menerjemahkan, tapi keinginan untuk menjadi orang baik itu sama. Yang membedakan hanyalah niat. Niat tulus kalau sudah dikotori dengan hal dilarang agama, itu bisa berimplikasi jelek bagi perilaku. Contoh, caleg mencoba mempengaruhi ustaz dengan selembar uang Rp 50 ribu. Si ustaz bukannya menolak malah mengambil uang tersebut dengan niat untuk bisa beli voucher atau beli barang lain. Ustaz yang baik tentunya menolak uang suap itu. Kenyataannya, banyak orang mengaku ustaz seperti diceritakan kawan saya di atas itu justru banyak terpengaruh oleh money politic. Memang tidak semua orang mengakui ustaz berperilaku demikian, tapi ustaz seperti itu ada.
Itu sebuah keprihatinan. Seorang tokoh agama semestinya tetap menjunjung tinggal moralitas, menonjolkan akhlakul karimah serta selalu menebar kebaikan kepada orang lain. Situasi saat ini memang susah. Krisis keuangan global masih belum berakhir. Dalam kondisi seperti itu memang banyak orang perlu uang. Cuma, janganlah gara-gara uang Rp 50 ribu, reputasi ustaz dikotori, nama baik seorang tokoh agama ternoda. Siapa lagi yang bisa mengajarkan moralitas dan akhlak kalau bukan tokoh agama itu. Kalau tokoh agama juga sudah tidak lagi mengedepankan nilai kebaikan itu, lantas siapa lagi yang bisa diharapkan untuk menyelamatkan generasi muda dari dekadensi moral.
Lihat saja realitas saat ini, betapa generasi sangat mudah terpengaruh oleh budaya luar yang merusak ketimbang budayanya sendiri. Pesta seks, pengguna narkoba, minuman keras, dugem di diskotek merupakan budaya luar yang sangat digandrungi anak muda sekarang. Siapa yang bisa mengalihkan perhatian mereka untuk menjauhi dunia yang merusak itu? Sebenarnya, yang bisa melakukan itu adalah para ustaz atau tokoh agama. Cuma, kalau tokoh agamanya saja lebih mementingkan urusan pribadi ketimbang umatnya sendiri, apa yang bisa diharapkan. Saya hanya khawatir saja, ke depan dekadensi moral semakin parah dan sulit dibendung. Pada akhirnya, negeri ini hanya menghasilkan pemimpin, wakil rakyat yang lebih mengedepankan materialistic ketimbang moralitas. Persoalan tersebut terus merasuki seluruh lini, termasuk juga dunia politik.*
Minggu, 26 April 2009
Wakil Rakyat yang Tak Butuh Perhatian Rakyat
Oleh Rosadi Jamani
Saya ingat kata orang bijak, utang duit bisa dibayar, tapi utang budi dibawa mati. Maksudnya, utang uang itu bisa dibayar. Begitu utang dibayar, habis perkara. Sementara utang budi, tidak bisa dibayar dengan uang atau material lainnya. Ketika budi itu dibayar dengan uang, bukan lagi budi melainkan balas jasa. Contoh, ada orang dikeroyok, lalu ada orang lain berhasil menolong orang itu dari amukan massa. Orang yang dikeroyok itu pasti merasa utang budi. Ketika pertolongan itu dihargai dengan uang, si penolong minta uang, lalu yang ditolong memberikannya uang, dalam kasus ini tidak ada lagi balas budi. Yang ada hanya balas jasa.
Pada Pemilu 9 April lalu, hampir rata-rata calon legislatif (caleg) yang dipastikan duduk di kursi Dewan main money politic (politik uang). Mereka tidak lagi mengandalkan kualitas pribadi, melainkan memainkan politik uang untuk menaklukkan pemilih. Rata-rata caleg yang duduk di parlemen menghabiskan uang di atas Rp 200 juga. Bahkan, kabarnya ada yang miliaran rupiah. Uang tersebut paling menentukan seorang caleg bisa duduk. Tidak heran apabila pesta demokrasi 2009 bertabur dengan uang. Permainan money politic sangat gencar tanpa bisa diseret oleh Panwaslu ke Gakumdu.
“Terus terang saya menghabiskan kurang lebih Rp 750 juta saat kampanye lalu. Ketika masuk kampung, rata-rata masyarakat minta uang. Saya kasih uang dengan catatan harus mencontreng saya. Kalau tidak dikasih uang, mereka akan memilih caleg lain. Sudah dikasih uang, kadang saya tidak yakin saat pencontrengan memilih saya,” cerita seorang caleg dari partai besar yang dipastikan duduk di DPRD Kalbar. Kebetulan caleg itu teman dan sering melakukan komunikasi dengan saya. Sekarang dia merasa tenang, karena uang yang telah dihamburkannya membuahkan hasil.
“Saya telah banyak menghabiskan uang. Rata-rata pemilih yang memilih saya pernah mendapatkan uang dari saya. Itu artinya, saya telah membeli suara mereka. Dengan demikian, tidak ada lagi utang budi saya dengan pemilih,” kata caleg itu dengan raut muka tidak ada beban sambil menikmati segelas kopi panas di salah satu warung kopi di Mega Mall Pontianak.
Saya sedikit kaget dengan ungkapan, tidak ada lagi utang budi antara pemilih dengan yang dipilih, antara wakil rakyat dengan rakyatnya. Saya mencoba mencermati, ada benarnya ungkapan itu. Rakyat memilih caleg berdasarkan uang. Sementara caleg yang memang mengharapkan suara telah menghargai suara itu dengan uang. Ibarat dagang, ada barang ada uang. Barang yang sudah dibeli sah milik pembeli. Si penjual tidak bisa mengambil barang yang dibeli dari pembeli. Ketika transaksi jual beli berakhir, habis perkara. Ada barang, ada uang. Antara pembeli dan penjual itu tidak ada lagi beban. Sama-sama senang dan tidak boleh ada tuntutan di kemudian hari.
Untuk ungkapan tersebut saya aminkan. Fakta di lapangan memang demikian adanya. Rata-rata caleg harus mengeluarkan uang untuk bisa mendapatkan suara dari pemilih. Bagi caleg yang kedekut atau pelit mengeluarkan uang dari kantongnya hampir seluruhnya tidak terpilih. Jangankan yang kedekut, yang berabis (habis-habisan) saja banyak yang tidak duduk. Uang benar-benar menjadi faktor utama untuk menentukan caleg bisa menjadi wakil rakyat.
Lebih parah lagi, pemilih juga menginginkan uang. Tidak hanya caleg yang memberi uang, tapi pemilih juga bernafsu mendapatkan uang dari caleg. Caleg banyak uang, sementara pemilih juga banyak minta uang. Proses transaksi juga lancar dan cepat. Keduanya suka sama suka dan senang sama senang. Karena sama-sama senang, berarti tidak ada istilah balas budi. Caleg yang sudah duduk tidak memiliki ikatan moral dengan pemilih yang sudah dikasihnya uang. Begitu juga pemilih tidak boleh lagi menuntut yang macam-macam dengan wakil rakyat.
Apa jadinya kalau wakil rakyat sudah tidak memiliki ikatan dengan pemilihnya? Apa jadinya parlemen apabila tidak memiliki rasa kepedulian dengan rakyat? Pernyataan tersebut terus menggelayuti pikiran saya. Saya dan pembaca sekalian mungkin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap persoalan itu. Wakil rakyat hasil Pemilu 2009 nanti sangat sulit diharapkan bisa membela kepentingan rakyat. Sebab, mereka sudah membayar suara rakyat. Rakyat juga tidak bisa mendikte atau mendesak wakil rakyat agar persoalan mereka diperjuangkan di parlemen. Sebab, mereka telah dibayar, dan itu artinya tidak ada kewajiban wakil rakyat membela nasib mereka. Dewan yang akan datang dipastikan lebih memikirkan urusan pribadi dan partainya saja.
Langkah pertama yang diambil wakil rakyat adalah memikirkan modal kampanye bisa kembali. Siapapun Dewannya pasti akan berusaha agar seluruh biaya kampanye sampai bisa duduk harus kembali. Ada yang mungkin berpikir, modal yang telah keluar biarkan saja. Yang penting sekarang bisa duduk di kursi parlemen itu adalah sebuah keuntungan besar. Duduk di kursi Dewan secara materi mungkin kecil, tapi secara politik dan sosial memberikan keuntungan besar. Dulu yang tidak dihormati, sekarang sudah menjadi orang terhormat. Dulu tidak pernah diundang, sekarang undangan datang silih berganti. Itu semua adalah sebuah keuntungan. Tapi, seberapa besar Dewan berpikir demikian. Umumnya, wakil rakyat lebih sibuk memikirkan keuntungan materi dari pada keuntungan non materi.
Lihat saja nanti, Dewan yang baru saja menjabat sebagai wakil rakyat, mereka akan ditawarkan kredit bank. Paling sedikit Rp 100 juta atau lebih dari itu. Uang kredit itu akan digunakan, pertama untuk mengamankan caleg-caleg satu partai yang tidak terpilih. Kedua, menyelesaikan seluruh utang di toko fotokopi, di tempat pembuatan baliho, utang dengan kawan-kawan dan sebagainya. Ketiga, membeli mobil baru. Keempat, rehab rumah. Perilaku Dewan seperti itu tidak bisa disalahkan. Mereka telah menikmati hasil jerih payahnya sendiri. Mereka telah berjuang sekuat tenaga agar bisa duduk di parlemen. Rakyat tidak bisa menyalahkannya, karena mereka tidak punya lagi ikatan atau balas budi dengan rakyat.
Apabila rakyat demo mendesak agar Dewan bisa memaksa eksekutif memperhatikan jalan rusak di daerahnya, lalu Dewan sekadar mendengar saja, mereka tidak bisa disalahkan. Apabila ada warga ngeluruk Dewan, minta pembangunan sekolah atau Puskesmas, lalu Dewan bilang siap menampung aspirasi itu, jangan disalahkan. Sebab, mereka tidak lagi memiliki kewajiban membela rakyat seperti itu. Masalahnya, suara rakyat itu sudah dibayar saat kampanye dulu. Tidak ada lagi balas budi atau kewajiban membela rakyat.
Mungkin apa yang saya tulis sedikit emosial atau tendesius. Namun, apa yang saya sampaikan itu didapatkan dari kesimpulan berbagai kalangan terhadap buruknya Pemilu 2009. Pesta demokrasi penuh dengan money politic. Lantas, apa yang bisa diharapkan dari sebuah proses yang buruk. Harapan kita satu-satunya hanyalah eksekutif yang mudah-mudahan pro rakyat. Semoga! *
Oleh Rosadi Jamani
Saya ingat kata orang bijak, utang duit bisa dibayar, tapi utang budi dibawa mati. Maksudnya, utang uang itu bisa dibayar. Begitu utang dibayar, habis perkara. Sementara utang budi, tidak bisa dibayar dengan uang atau material lainnya. Ketika budi itu dibayar dengan uang, bukan lagi budi melainkan balas jasa. Contoh, ada orang dikeroyok, lalu ada orang lain berhasil menolong orang itu dari amukan massa. Orang yang dikeroyok itu pasti merasa utang budi. Ketika pertolongan itu dihargai dengan uang, si penolong minta uang, lalu yang ditolong memberikannya uang, dalam kasus ini tidak ada lagi balas budi. Yang ada hanya balas jasa.
Pada Pemilu 9 April lalu, hampir rata-rata calon legislatif (caleg) yang dipastikan duduk di kursi Dewan main money politic (politik uang). Mereka tidak lagi mengandalkan kualitas pribadi, melainkan memainkan politik uang untuk menaklukkan pemilih. Rata-rata caleg yang duduk di parlemen menghabiskan uang di atas Rp 200 juga. Bahkan, kabarnya ada yang miliaran rupiah. Uang tersebut paling menentukan seorang caleg bisa duduk. Tidak heran apabila pesta demokrasi 2009 bertabur dengan uang. Permainan money politic sangat gencar tanpa bisa diseret oleh Panwaslu ke Gakumdu.
“Terus terang saya menghabiskan kurang lebih Rp 750 juta saat kampanye lalu. Ketika masuk kampung, rata-rata masyarakat minta uang. Saya kasih uang dengan catatan harus mencontreng saya. Kalau tidak dikasih uang, mereka akan memilih caleg lain. Sudah dikasih uang, kadang saya tidak yakin saat pencontrengan memilih saya,” cerita seorang caleg dari partai besar yang dipastikan duduk di DPRD Kalbar. Kebetulan caleg itu teman dan sering melakukan komunikasi dengan saya. Sekarang dia merasa tenang, karena uang yang telah dihamburkannya membuahkan hasil.
“Saya telah banyak menghabiskan uang. Rata-rata pemilih yang memilih saya pernah mendapatkan uang dari saya. Itu artinya, saya telah membeli suara mereka. Dengan demikian, tidak ada lagi utang budi saya dengan pemilih,” kata caleg itu dengan raut muka tidak ada beban sambil menikmati segelas kopi panas di salah satu warung kopi di Mega Mall Pontianak.
Saya sedikit kaget dengan ungkapan, tidak ada lagi utang budi antara pemilih dengan yang dipilih, antara wakil rakyat dengan rakyatnya. Saya mencoba mencermati, ada benarnya ungkapan itu. Rakyat memilih caleg berdasarkan uang. Sementara caleg yang memang mengharapkan suara telah menghargai suara itu dengan uang. Ibarat dagang, ada barang ada uang. Barang yang sudah dibeli sah milik pembeli. Si penjual tidak bisa mengambil barang yang dibeli dari pembeli. Ketika transaksi jual beli berakhir, habis perkara. Ada barang, ada uang. Antara pembeli dan penjual itu tidak ada lagi beban. Sama-sama senang dan tidak boleh ada tuntutan di kemudian hari.
Untuk ungkapan tersebut saya aminkan. Fakta di lapangan memang demikian adanya. Rata-rata caleg harus mengeluarkan uang untuk bisa mendapatkan suara dari pemilih. Bagi caleg yang kedekut atau pelit mengeluarkan uang dari kantongnya hampir seluruhnya tidak terpilih. Jangankan yang kedekut, yang berabis (habis-habisan) saja banyak yang tidak duduk. Uang benar-benar menjadi faktor utama untuk menentukan caleg bisa menjadi wakil rakyat.
Lebih parah lagi, pemilih juga menginginkan uang. Tidak hanya caleg yang memberi uang, tapi pemilih juga bernafsu mendapatkan uang dari caleg. Caleg banyak uang, sementara pemilih juga banyak minta uang. Proses transaksi juga lancar dan cepat. Keduanya suka sama suka dan senang sama senang. Karena sama-sama senang, berarti tidak ada istilah balas budi. Caleg yang sudah duduk tidak memiliki ikatan moral dengan pemilih yang sudah dikasihnya uang. Begitu juga pemilih tidak boleh lagi menuntut yang macam-macam dengan wakil rakyat.
Apa jadinya kalau wakil rakyat sudah tidak memiliki ikatan dengan pemilihnya? Apa jadinya parlemen apabila tidak memiliki rasa kepedulian dengan rakyat? Pernyataan tersebut terus menggelayuti pikiran saya. Saya dan pembaca sekalian mungkin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap persoalan itu. Wakil rakyat hasil Pemilu 2009 nanti sangat sulit diharapkan bisa membela kepentingan rakyat. Sebab, mereka sudah membayar suara rakyat. Rakyat juga tidak bisa mendikte atau mendesak wakil rakyat agar persoalan mereka diperjuangkan di parlemen. Sebab, mereka telah dibayar, dan itu artinya tidak ada kewajiban wakil rakyat membela nasib mereka. Dewan yang akan datang dipastikan lebih memikirkan urusan pribadi dan partainya saja.
Langkah pertama yang diambil wakil rakyat adalah memikirkan modal kampanye bisa kembali. Siapapun Dewannya pasti akan berusaha agar seluruh biaya kampanye sampai bisa duduk harus kembali. Ada yang mungkin berpikir, modal yang telah keluar biarkan saja. Yang penting sekarang bisa duduk di kursi parlemen itu adalah sebuah keuntungan besar. Duduk di kursi Dewan secara materi mungkin kecil, tapi secara politik dan sosial memberikan keuntungan besar. Dulu yang tidak dihormati, sekarang sudah menjadi orang terhormat. Dulu tidak pernah diundang, sekarang undangan datang silih berganti. Itu semua adalah sebuah keuntungan. Tapi, seberapa besar Dewan berpikir demikian. Umumnya, wakil rakyat lebih sibuk memikirkan keuntungan materi dari pada keuntungan non materi.
Lihat saja nanti, Dewan yang baru saja menjabat sebagai wakil rakyat, mereka akan ditawarkan kredit bank. Paling sedikit Rp 100 juta atau lebih dari itu. Uang kredit itu akan digunakan, pertama untuk mengamankan caleg-caleg satu partai yang tidak terpilih. Kedua, menyelesaikan seluruh utang di toko fotokopi, di tempat pembuatan baliho, utang dengan kawan-kawan dan sebagainya. Ketiga, membeli mobil baru. Keempat, rehab rumah. Perilaku Dewan seperti itu tidak bisa disalahkan. Mereka telah menikmati hasil jerih payahnya sendiri. Mereka telah berjuang sekuat tenaga agar bisa duduk di parlemen. Rakyat tidak bisa menyalahkannya, karena mereka tidak punya lagi ikatan atau balas budi dengan rakyat.
Apabila rakyat demo mendesak agar Dewan bisa memaksa eksekutif memperhatikan jalan rusak di daerahnya, lalu Dewan sekadar mendengar saja, mereka tidak bisa disalahkan. Apabila ada warga ngeluruk Dewan, minta pembangunan sekolah atau Puskesmas, lalu Dewan bilang siap menampung aspirasi itu, jangan disalahkan. Sebab, mereka tidak lagi memiliki kewajiban membela rakyat seperti itu. Masalahnya, suara rakyat itu sudah dibayar saat kampanye dulu. Tidak ada lagi balas budi atau kewajiban membela rakyat.
Mungkin apa yang saya tulis sedikit emosial atau tendesius. Namun, apa yang saya sampaikan itu didapatkan dari kesimpulan berbagai kalangan terhadap buruknya Pemilu 2009. Pesta demokrasi penuh dengan money politic. Lantas, apa yang bisa diharapkan dari sebuah proses yang buruk. Harapan kita satu-satunya hanyalah eksekutif yang mudah-mudahan pro rakyat. Semoga! *
Minggu, 19 April 2009
Moralitas Wakil Rakyat
Rosadi Jamani
Tontonan memilukan, oknum anggota DPRD Kayong Utara, SG nyaris dihakimi massa karena membawa gadis di bawah umur. Inilah aib paling memalukan diperlihatkan wakil rakyat sepanjang tahun 2009. Tentunya, aib itu sangat mengejutkan dan membuat orang bertanya-tanya, apakah seperti itu perilaku wakil rakyat?
Ada orang mengatakan, SG itu adalah Dewan yang apes. Padahal, masih banyak perilaku anggota Dewan lebih parah dari itu. Cuma, tidak ketahuan saja. Para wakil rakyat itu paling pandai membungkus perbuatan aib. Istilah yang lazim di dunia legislatif, “pandai makan harus pandai bungkus”.
SG adalah satu dari sekian ribu wakil rakyat yang tidak mengindahkan moralitas agama maupun adat di masyarakat. Perilaku seorang wakil rakyat seperti itu memang tidak bisa dibenarkan. Siapapun orangnya pasti akan memberikan “kutukan” atau makian. Sebab, wakil rakyat yang semestinya memperjuangkan kesulitan rakyat, justru memanfaatkan kelemahan rakyatnya untuk mencari kesenangan pribadi. Tabiat wakil rakyat seperti itu apa yang bisa diharapkan untuk memperjuangkan nasib rakyat?
Dalam tataran idealisme, wakil rakyat itu adalah utusan rakyat. Mereka dipilih untuk memperjuangkan segala keluhan, keinginan, aspirasi dan kemauan rakyat. Lewat mulut merekalah (secara resmi) tuntutan rakyat bisa disampaikan ke pemerintah. Dengan tanggung jawab seperti itu, seorang legislator harus mengetahui seperti apa keinginan dan aspirasi rakyatnya. Untuk mengetahui itu, wakil rakyat harus menyatu dan berada di tengah rakyatnya.
Sebagai contoh, ada desa yang sampai saat ini masih terisolasi. Tidak ada jalan darat dan jembatan yang menjadi jalur transportasi ke desa itu. Kalaupun ada jalan darat, hanya jalan setapak atau jalan tikus. Kehidupan masyarakatnya di bawah garis kemiskinan. Mereka hanya mengandalkan hasil pertanian. Kondisi masyarakat seperti itu adalah tanggung jawab wakil rakyat untuk memperjuangkannya.
Perjuangan untuk membangun desa itu bisa dimulai dari Musrenbang tingkat kecamatan. Di sinilah wakil rakyat bisa memperjuangkan desa itu masuk dalam rencana pembangunan jangka pendek. Berhasil memperjuangkan di tingkat kecamatan, berjuang lagi di tingkat Musrenbang Kabupaten. Untuk mengawal desa itu masuk dalam prioritas pembangunan, sangat dibutuhkan perjuangan wakil rakyat. Apabila sudah masuk Musrenbang, langkah wakil rakyat selanjutnya adalah memperjuangkannya masuk RAPBD. Apabila tidak masuk RAPBD, di sinilah letak peran aktif wakil rakyat untuk berjuang sekuat tenaga agar desa itu masuk pembangunan. Apabila sudah masuk APBD, berarti perjuangan wakil rakyat itu membuahkan hasil. Kira-kira demikian idealisme tugas dan kewajiban anggota dewan terhadap rakyatnya.
Kenyataannya, banyak wakil rakyat justru tidak peduli dengan penderitaan atau kemauan rakyatnya. Sebagai contoh, saat Musrenbang tingkat kecamatan atau kabupaten, jarang wakil rakyat datang. Walaupun itu digelar oleh pihak eksekutif, tapi paling tidak di situlah wakil rakyat bisa memperjuangkan nasib rakyatnya. Sebab, hasil Musrenbang merupakan acuan utama untuk menggarap APBD.
Yang sering ditemukan juga, dalam menggarap RABPD saja banyak dewan yang tidak peduli. Memang ada yang serius menggarap itu, tapi jumlahnya terbatas. Kebanyakan justru tidak hadir di gedung Dewan alias ngantor. Mereka malah sibuk dengan urusan pribadinya di luar Dewan. Padahal, dalam penyusunan APBD, di situlah letak peran utama wakil rakyat untuk membantu rakyatnya sendiri. Dewan seperti itulah yang tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Dewan seperti itulah yang diragukan moralitasnya.
Moralitas itu penting. Walaupun itu tidak diatur seperti apa bentuknya, tapi moralitas itu adalah ukuran kebaikan untuk seorang wakil rakyat. Dewan yang memiliki moralitas baik, dia pasti dekat dengan rakyatnya. Sebaliknya, Dewan yang hanya pura-pura memiliki moralitas, dia pasti lebih memikirkan kesenangan pribadi ketimbang peduli terhadap kesulitan rakyatnya sendiri. SG adalah pelajaran utama yang mesti dijadikan pelajaran oleh seluruh anggota Dewan yang lain. Tidak ada gunanya penyesalan kalau aib itu sudah terjadi. *
Tontonan memilukan, oknum anggota DPRD Kayong Utara, SG nyaris dihakimi massa karena membawa gadis di bawah umur. Inilah aib paling memalukan diperlihatkan wakil rakyat sepanjang tahun 2009. Tentunya, aib itu sangat mengejutkan dan membuat orang bertanya-tanya, apakah seperti itu perilaku wakil rakyat?
Ada orang mengatakan, SG itu adalah Dewan yang apes. Padahal, masih banyak perilaku anggota Dewan lebih parah dari itu. Cuma, tidak ketahuan saja. Para wakil rakyat itu paling pandai membungkus perbuatan aib. Istilah yang lazim di dunia legislatif, “pandai makan harus pandai bungkus”.
SG adalah satu dari sekian ribu wakil rakyat yang tidak mengindahkan moralitas agama maupun adat di masyarakat. Perilaku seorang wakil rakyat seperti itu memang tidak bisa dibenarkan. Siapapun orangnya pasti akan memberikan “kutukan” atau makian. Sebab, wakil rakyat yang semestinya memperjuangkan kesulitan rakyat, justru memanfaatkan kelemahan rakyatnya untuk mencari kesenangan pribadi. Tabiat wakil rakyat seperti itu apa yang bisa diharapkan untuk memperjuangkan nasib rakyat?
Dalam tataran idealisme, wakil rakyat itu adalah utusan rakyat. Mereka dipilih untuk memperjuangkan segala keluhan, keinginan, aspirasi dan kemauan rakyat. Lewat mulut merekalah (secara resmi) tuntutan rakyat bisa disampaikan ke pemerintah. Dengan tanggung jawab seperti itu, seorang legislator harus mengetahui seperti apa keinginan dan aspirasi rakyatnya. Untuk mengetahui itu, wakil rakyat harus menyatu dan berada di tengah rakyatnya.
Sebagai contoh, ada desa yang sampai saat ini masih terisolasi. Tidak ada jalan darat dan jembatan yang menjadi jalur transportasi ke desa itu. Kalaupun ada jalan darat, hanya jalan setapak atau jalan tikus. Kehidupan masyarakatnya di bawah garis kemiskinan. Mereka hanya mengandalkan hasil pertanian. Kondisi masyarakat seperti itu adalah tanggung jawab wakil rakyat untuk memperjuangkannya.
Perjuangan untuk membangun desa itu bisa dimulai dari Musrenbang tingkat kecamatan. Di sinilah wakil rakyat bisa memperjuangkan desa itu masuk dalam rencana pembangunan jangka pendek. Berhasil memperjuangkan di tingkat kecamatan, berjuang lagi di tingkat Musrenbang Kabupaten. Untuk mengawal desa itu masuk dalam prioritas pembangunan, sangat dibutuhkan perjuangan wakil rakyat. Apabila sudah masuk Musrenbang, langkah wakil rakyat selanjutnya adalah memperjuangkannya masuk RAPBD. Apabila tidak masuk RAPBD, di sinilah letak peran aktif wakil rakyat untuk berjuang sekuat tenaga agar desa itu masuk pembangunan. Apabila sudah masuk APBD, berarti perjuangan wakil rakyat itu membuahkan hasil. Kira-kira demikian idealisme tugas dan kewajiban anggota dewan terhadap rakyatnya.
Kenyataannya, banyak wakil rakyat justru tidak peduli dengan penderitaan atau kemauan rakyatnya. Sebagai contoh, saat Musrenbang tingkat kecamatan atau kabupaten, jarang wakil rakyat datang. Walaupun itu digelar oleh pihak eksekutif, tapi paling tidak di situlah wakil rakyat bisa memperjuangkan nasib rakyatnya. Sebab, hasil Musrenbang merupakan acuan utama untuk menggarap APBD.
Yang sering ditemukan juga, dalam menggarap RABPD saja banyak dewan yang tidak peduli. Memang ada yang serius menggarap itu, tapi jumlahnya terbatas. Kebanyakan justru tidak hadir di gedung Dewan alias ngantor. Mereka malah sibuk dengan urusan pribadinya di luar Dewan. Padahal, dalam penyusunan APBD, di situlah letak peran utama wakil rakyat untuk membantu rakyatnya sendiri. Dewan seperti itulah yang tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Dewan seperti itulah yang diragukan moralitasnya.
Moralitas itu penting. Walaupun itu tidak diatur seperti apa bentuknya, tapi moralitas itu adalah ukuran kebaikan untuk seorang wakil rakyat. Dewan yang memiliki moralitas baik, dia pasti dekat dengan rakyatnya. Sebaliknya, Dewan yang hanya pura-pura memiliki moralitas, dia pasti lebih memikirkan kesenangan pribadi ketimbang peduli terhadap kesulitan rakyatnya sendiri. SG adalah pelajaran utama yang mesti dijadikan pelajaran oleh seluruh anggota Dewan yang lain. Tidak ada gunanya penyesalan kalau aib itu sudah terjadi. *
Pesta Demokrasi yang Bertabur Uang
Antara Golput dan Romantis
Oleh: Rosadi Jamani
Saya memperkirakan Pemilu 2009 yang baru saja berlalu lebih baik dari Pemilu 2004. Ternyata, perkiraan itu jauh meleset. Yang terjadi justru pesta demokrasi yang berakhir 9 April itu paling buruk sejak reformasi bergulir. Penilaian itu juga sudah diumumkan sejumlah tokoh nasional. Apa artinya? Berarti, demokrasi yang dibangun bukannya lebih baik tapi lebih buruk. Demokrasi yang semestinya semakin lebih baik, justru lebih buruk. Apakah mungkin untuk Pemilu 2014 menjadi lebih baik?
Pada 16 Maret lalu, sekitar pukul 19.19 saya mendapat SMS dari Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalbar, Ahmadi Usman S Ag. Berikut kalimat dalam SMS itu, “Trims berita n do’anya Ros. Pemilu skrg mayoritas Golput: Golongan Pemilih Uang Tunai, dan bukan pemilih Romantis: Rokok, Makan, dan Minus Gratis sdh tak laku lagi, makenye byk yg bangkrut”. SMS itu saya balas dengan, “Ha…ha…ha…”. Maksudnya, lucu.
SMS itu tidak muncul begitu saja. Saya menilai, itu adalah sebuah kesimpulan bahwa pesta demokrasi untuk memilih wakil rakyat itu bertabur dengan uang (money politic). Walaupun saya bukan “pemain” di Pemilu itu, tapi saya bisa merasakan bahkan menyaksikan betapa pesta demokrasi itu jauh dari kualitas. Money politic merajalela tanpa ada pihak yang bisa mencegahnya. Lebih parah lagi, praktik money politic sudah menjadi budaya pesta demokrasi. Caleg terang-terangan mengumpani pemilih dengan uang. Begitu juga pemilih sibuk mendatangi caleg untuk dimintai uangnya. Jadi, praktik money politic tidak hanya dari caleg, melainkan dari pemilih juga.
Sebelumnya, saya pernah menulis dan berpendapat, jika praktik money politic sudah merajalela, untuk Pemilu 2014 tidak perlu lagi orang berakhlak, orang alim, orang berpendidikan tinggi dengan gelar panjang, orang bermoral, orang jujur atau embel-embel baik lainnya. Semua itu tidak ada gunanya untuk menarik simpati pemilih. Sebab, pemilih tidak butuh embel-embel baik itu. Mereka hanya butuh uang (money). Mereka akan memilih caleg yang memang banyak menghasilkan uang. Tulisan saya itu sedikit banyak menjadi kenyataan. Betapa uang bisa memporakporandakan basis partai tertentu yang sudah lama melakukan pembinaan.
“Sudah tidak ada artinya membina masyarakat. Saya bertahun-tahun memberikan perhatian di kampung itu. Sudah banyak uang saya sumbangkan. Ternyata, itu semua hancur dalam tempo dua hari menjelang pemilihan. Orang yang memilih saya hanya tiga orang. Ke depan, siapkan saja banyak uang, tak perlu ada pembinaan. Saat mau pencontrengan, sebarkan uang itu ke pemilih. Mereka pasti mau,” kesal salah satu caleg yang kebetulan teman saat di kampus.
Umumnya caleg kecewa dengan Pemilu yang baru saja berlalu. Di mana-mana ada kecurangan. Panwaslu yang semestinya jadi wasit, justru tidak berdaya. KPU yang berusaha menggelar Pemilu sebaik mungkin juga tidak berdaya. KPU hanya bisa pasrah menghadapi banyaknya pelanggaran.
Saya ingin mencuplik lagi sebuah kekecewaan dari seorang caleg asal Kabupaten Sekadau. Namanya tidak etis saya sebutkan. “Panwaslu sudah tidak ada artinya. Money politic ada di mana-mana, tidak bisa dihentikan. Untuk Pemilu akan datang, lebih baik kampanyekan money politic. Ayo, bertarung memperebutkan pemilih dengan money politic!” katanya dengan nada penuh kesal. Saya sedikit memahami ungkapan emosional itu. Caleg itu kalah dan tidak bisa duduk di kursi Dewan. Dia sudah banyak menghabiskan uang, tapi kalah berantakan oleh caleg yang memiliki uang lebih besar lagi. Satu hal yang ingin saya ambil, money politic benar-benar menjadi virus yang menggerogoti idealisme demokrasi kita. Demokrasi mengidap virus money politik yang sudah kronis. Sangat sulit untuk disembuhkan. Bahkan, saya bisa menyimpulkan money politic sudah menjadi budaya. Ini akan menjadi ancaman serius bagi perkembangan demokrasi di daerah ini dan Indonesia. Parahnya money politic tersebut membuat banyak kalangan meragukan kualitas wakil rakyat yang terpilih. Salah satunya, dosen ilmu politik Program Magister Ilmu Sosial Untan, Drs Gusti Suryansyah M Si. Kebetulan dia juga adalah dosen saya. Saya setuju dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa kualitas wakil rakyat yang terpilih diragukan kualitasnya. Sebab, mereka duduk di kursi legislatif bukan karena kualitas pribadi, melainkan main duit.
Uang itu memang perlu dalam aktivitas politik. Tanpa uang, sebuah organisasi politik sulit berkembang. Tanpa uang juga, visi dan misi sebuah partai juga sulit dikampanyekan ke masyarakat. Begitu juga dengan caleg, tanpa uang mereka memang sulit mengampanyekan bahwa dirinya hebat dan berkualitas. Semuanya memang perlu uang. Apalagi di zaman yang menjunjung tinggi materialism sekarang ini, uang banyak dijadikan tujuan utama. Namun, uang juga bukan segala-galanya. Tidak semua mesti harus diukur dengan uang. Untuk menunjukkan kualitas pribadi tidak mesti harus dengan uang. Saya ingat pepatah orang tua kita dulu, orang baik ditempatkan di manapun tetap baik. Atau peribahasa, mutiara ditaruh di lumpur sekalipun tetap mutiara.
Lebih jelasnya saya contohkan kualitas pribadi yang phenomenal. Sebut saja almarhum Mamatma Gandhi mantan Presiden India. Sampai sekarang, nama Gandhi tetap dikenang di seluruh dunia. Kehebatannya diakui kawan dan lawan. Satu hal yang menarik dari Gandhi melawan penjajahan Inggris tanpa kekerasan. Untuk melawan sebuah ketidakberesan haruslah dengan cara yang terhormat, santun dan tidak menyakiti orang lain. Gandhi adalah miskin yang melawan dominasi Inggris yang begitu kuat. Tidak mungkin dilawan dengan kekuatan tenaga atau senjata. Tapi, di lewat tangan Gandhi yang hitam dan kurus, tanpa balutan pakaian mewah, hanya beralaskan sandal jepit, dia berhasil menyingkirkan Inggris dari India.
Mungkin terlalu jauh mengambil contoh Mahatma Gandhi dalam konteks pesta demokrasi Indonesia. Saya berani mengambil contoh, Muda Mahendrawan, Bupati Kubu Raya. Dia berhasil memenangkan Pilkada Kubu Raya tahun 2008 hanya bermodalkan kedekatan diri kepada rakyat. Dia mendapat gelar sebagai orang nomor satu di kabupaten ke-14 di Kalbar itu karena pilihan rakyat. Padahal, lawan politik yang dihadapinya orang hebat yang duitnya tidak berseri (saking banyaknya). Saat kampanye saja, dia tidak mendatangkan artis. Dia hanya bergerak mengikuti kehendak rakyat saja. Hasilnya, Muda terpilih sebagai bupati dengan meraih suara terbanyak mengungguli calon-calon yang lain. Dalam pesta demokrasi itu, yang bermain bukan money politic, melainkan kualitas pribadi. Orang memilih Muda bukan karena dia banyak duit, melainkan dia telah banyak berjasa dan berbuat untuk Kubu Raya.
Tapi, kualitas pribadi seorang politikus sulit dicari. Mungkin banyak di sekitar kita, tapi mereka umumnya tidak berduit. Sementara kualitas pribadi rendah bertabur uang, cukup banyak. Mereka-mereka inilah yang nantinya akan mewarnai peta politik di negeri ini. Jika sudah demikian, saya sangat pesimis negeri ini cepat maju, rakyatnya yang banyak miskin bisa keluar dari kemiskinan.
Apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi dari kehancuran? Sangat sulit menjawabnya. Secara normatif bisa saya jawab, mendukung politisi yang berkualitas untuk duduk di parlemen. Walaupun sedikit, yang sedikit itu diharapkan bisa menjadi gula yang bisa “memaniskan” belanga politik di negeri ini.*
Oleh: Rosadi Jamani
Saya memperkirakan Pemilu 2009 yang baru saja berlalu lebih baik dari Pemilu 2004. Ternyata, perkiraan itu jauh meleset. Yang terjadi justru pesta demokrasi yang berakhir 9 April itu paling buruk sejak reformasi bergulir. Penilaian itu juga sudah diumumkan sejumlah tokoh nasional. Apa artinya? Berarti, demokrasi yang dibangun bukannya lebih baik tapi lebih buruk. Demokrasi yang semestinya semakin lebih baik, justru lebih buruk. Apakah mungkin untuk Pemilu 2014 menjadi lebih baik?
Pada 16 Maret lalu, sekitar pukul 19.19 saya mendapat SMS dari Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalbar, Ahmadi Usman S Ag. Berikut kalimat dalam SMS itu, “Trims berita n do’anya Ros. Pemilu skrg mayoritas Golput: Golongan Pemilih Uang Tunai, dan bukan pemilih Romantis: Rokok, Makan, dan Minus Gratis sdh tak laku lagi, makenye byk yg bangkrut”. SMS itu saya balas dengan, “Ha…ha…ha…”. Maksudnya, lucu.
SMS itu tidak muncul begitu saja. Saya menilai, itu adalah sebuah kesimpulan bahwa pesta demokrasi untuk memilih wakil rakyat itu bertabur dengan uang (money politic). Walaupun saya bukan “pemain” di Pemilu itu, tapi saya bisa merasakan bahkan menyaksikan betapa pesta demokrasi itu jauh dari kualitas. Money politic merajalela tanpa ada pihak yang bisa mencegahnya. Lebih parah lagi, praktik money politic sudah menjadi budaya pesta demokrasi. Caleg terang-terangan mengumpani pemilih dengan uang. Begitu juga pemilih sibuk mendatangi caleg untuk dimintai uangnya. Jadi, praktik money politic tidak hanya dari caleg, melainkan dari pemilih juga.
Sebelumnya, saya pernah menulis dan berpendapat, jika praktik money politic sudah merajalela, untuk Pemilu 2014 tidak perlu lagi orang berakhlak, orang alim, orang berpendidikan tinggi dengan gelar panjang, orang bermoral, orang jujur atau embel-embel baik lainnya. Semua itu tidak ada gunanya untuk menarik simpati pemilih. Sebab, pemilih tidak butuh embel-embel baik itu. Mereka hanya butuh uang (money). Mereka akan memilih caleg yang memang banyak menghasilkan uang. Tulisan saya itu sedikit banyak menjadi kenyataan. Betapa uang bisa memporakporandakan basis partai tertentu yang sudah lama melakukan pembinaan.
“Sudah tidak ada artinya membina masyarakat. Saya bertahun-tahun memberikan perhatian di kampung itu. Sudah banyak uang saya sumbangkan. Ternyata, itu semua hancur dalam tempo dua hari menjelang pemilihan. Orang yang memilih saya hanya tiga orang. Ke depan, siapkan saja banyak uang, tak perlu ada pembinaan. Saat mau pencontrengan, sebarkan uang itu ke pemilih. Mereka pasti mau,” kesal salah satu caleg yang kebetulan teman saat di kampus.
Umumnya caleg kecewa dengan Pemilu yang baru saja berlalu. Di mana-mana ada kecurangan. Panwaslu yang semestinya jadi wasit, justru tidak berdaya. KPU yang berusaha menggelar Pemilu sebaik mungkin juga tidak berdaya. KPU hanya bisa pasrah menghadapi banyaknya pelanggaran.
Saya ingin mencuplik lagi sebuah kekecewaan dari seorang caleg asal Kabupaten Sekadau. Namanya tidak etis saya sebutkan. “Panwaslu sudah tidak ada artinya. Money politic ada di mana-mana, tidak bisa dihentikan. Untuk Pemilu akan datang, lebih baik kampanyekan money politic. Ayo, bertarung memperebutkan pemilih dengan money politic!” katanya dengan nada penuh kesal. Saya sedikit memahami ungkapan emosional itu. Caleg itu kalah dan tidak bisa duduk di kursi Dewan. Dia sudah banyak menghabiskan uang, tapi kalah berantakan oleh caleg yang memiliki uang lebih besar lagi. Satu hal yang ingin saya ambil, money politic benar-benar menjadi virus yang menggerogoti idealisme demokrasi kita. Demokrasi mengidap virus money politik yang sudah kronis. Sangat sulit untuk disembuhkan. Bahkan, saya bisa menyimpulkan money politic sudah menjadi budaya. Ini akan menjadi ancaman serius bagi perkembangan demokrasi di daerah ini dan Indonesia. Parahnya money politic tersebut membuat banyak kalangan meragukan kualitas wakil rakyat yang terpilih. Salah satunya, dosen ilmu politik Program Magister Ilmu Sosial Untan, Drs Gusti Suryansyah M Si. Kebetulan dia juga adalah dosen saya. Saya setuju dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa kualitas wakil rakyat yang terpilih diragukan kualitasnya. Sebab, mereka duduk di kursi legislatif bukan karena kualitas pribadi, melainkan main duit.
Uang itu memang perlu dalam aktivitas politik. Tanpa uang, sebuah organisasi politik sulit berkembang. Tanpa uang juga, visi dan misi sebuah partai juga sulit dikampanyekan ke masyarakat. Begitu juga dengan caleg, tanpa uang mereka memang sulit mengampanyekan bahwa dirinya hebat dan berkualitas. Semuanya memang perlu uang. Apalagi di zaman yang menjunjung tinggi materialism sekarang ini, uang banyak dijadikan tujuan utama. Namun, uang juga bukan segala-galanya. Tidak semua mesti harus diukur dengan uang. Untuk menunjukkan kualitas pribadi tidak mesti harus dengan uang. Saya ingat pepatah orang tua kita dulu, orang baik ditempatkan di manapun tetap baik. Atau peribahasa, mutiara ditaruh di lumpur sekalipun tetap mutiara.
Lebih jelasnya saya contohkan kualitas pribadi yang phenomenal. Sebut saja almarhum Mamatma Gandhi mantan Presiden India. Sampai sekarang, nama Gandhi tetap dikenang di seluruh dunia. Kehebatannya diakui kawan dan lawan. Satu hal yang menarik dari Gandhi melawan penjajahan Inggris tanpa kekerasan. Untuk melawan sebuah ketidakberesan haruslah dengan cara yang terhormat, santun dan tidak menyakiti orang lain. Gandhi adalah miskin yang melawan dominasi Inggris yang begitu kuat. Tidak mungkin dilawan dengan kekuatan tenaga atau senjata. Tapi, di lewat tangan Gandhi yang hitam dan kurus, tanpa balutan pakaian mewah, hanya beralaskan sandal jepit, dia berhasil menyingkirkan Inggris dari India.
Mungkin terlalu jauh mengambil contoh Mahatma Gandhi dalam konteks pesta demokrasi Indonesia. Saya berani mengambil contoh, Muda Mahendrawan, Bupati Kubu Raya. Dia berhasil memenangkan Pilkada Kubu Raya tahun 2008 hanya bermodalkan kedekatan diri kepada rakyat. Dia mendapat gelar sebagai orang nomor satu di kabupaten ke-14 di Kalbar itu karena pilihan rakyat. Padahal, lawan politik yang dihadapinya orang hebat yang duitnya tidak berseri (saking banyaknya). Saat kampanye saja, dia tidak mendatangkan artis. Dia hanya bergerak mengikuti kehendak rakyat saja. Hasilnya, Muda terpilih sebagai bupati dengan meraih suara terbanyak mengungguli calon-calon yang lain. Dalam pesta demokrasi itu, yang bermain bukan money politic, melainkan kualitas pribadi. Orang memilih Muda bukan karena dia banyak duit, melainkan dia telah banyak berjasa dan berbuat untuk Kubu Raya.
Tapi, kualitas pribadi seorang politikus sulit dicari. Mungkin banyak di sekitar kita, tapi mereka umumnya tidak berduit. Sementara kualitas pribadi rendah bertabur uang, cukup banyak. Mereka-mereka inilah yang nantinya akan mewarnai peta politik di negeri ini. Jika sudah demikian, saya sangat pesimis negeri ini cepat maju, rakyatnya yang banyak miskin bisa keluar dari kemiskinan.
Apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi dari kehancuran? Sangat sulit menjawabnya. Secara normatif bisa saya jawab, mendukung politisi yang berkualitas untuk duduk di parlemen. Walaupun sedikit, yang sedikit itu diharapkan bisa menjadi gula yang bisa “memaniskan” belanga politik di negeri ini.*
Langganan:
Postingan (Atom)
