Ayo! Selamatkan Camar Wulan

Rosadi Jamani

Kampung Camar Wulan di Desa Temajo Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas terancam dicaplok pemerintah Malaysia. Masalahnya, Indonesia tidak memiliki dokumen jelas mengenai kepemilikan kampung itu. Satu-satunya bukti bahwa Indonesia merasa memiliki daerah hanyalah pada aktivitas pertanian tahun 1982. Bukti tertulis, kita tidak ada. Menurut Rousdy Said, apabila Malaysia mengajukan Camar Wulan ke Mahkamah Internasional, Indonesia diprediksi akan kalah. Jika itu terjadi, Camar Wulan sama nasibnya dengan Pulau Sipadan dan Ligitan.

Apa yang bisa kita lakukan terhadap Camar Wulan? Pihak TNI memiliki cara tersendiri agar Camar Wulan menjadi milik Indonesia. Mereka pernah menyuruh 20 kepala keluarga (KK) untuk membuka lahan seluas 1.500 ribu hektare di kampung tersebut tahun 1982. Tujuannya, agar daerah itu berdasarkan fakta di lapangan telah dikelola oleh warga Indonesia. Seluruh bukti aktivitas 20 KK telah didokumentasikan secara lengkap. Menurut pihak TNI, aktivitas pertanian seperti itu merupakan salah satu bukti kepemilikan Indonesia.

Cuma, masih ada keraguan, apakah bukti aktivitas itu bisa meyakinkan Mahkamah Internasional? Sejauh ini tidak ada pihak yang berani memastikan dengan bukti aktivitas itu bisa membuat Indonesia menang apabila berpekara dengan Malaysia. Tetap saja, dokumen kepemilikan daerah itu menjadi acuan utama.

Kita masih ingat Sipadan dan Ligitan itu bisa dicaplok Malaysia, karena Indonesia katanya memiliki dokumen. Tapi, ketika Mahkamah Internasional minta dokumen itu, Indonesia tak mampu menghadirkannya. Camar Wulan kasusnya mirip. Katanya, ada dokumen yang dimiliki Indonesia. Tapi, sampai saat ini tidak ada pihak mengaku memiliki dokumen tersebut.
Indonesia berada di posisi lemah. Hanya mengandalkan bahwa di kampung itu pernah ada aktivitas pertanian yang dilakukan warga Indonesia. Tapi, cukupkah semua itu. Tidak ada salahnya, pesohor di negeri ini berpikir jernih untuk mempertahankan daerah itu menjadi milik Indonesia. Kalau tidak decision maker (si pembuat keputusan) memikirkan itu, siapa lagi? Tidak mungkin tukang becak yang sibuk hanya mencari sesuap nasi setiap harinya. Tidak mungkin juga para petani di Paloh yang lebih memikirkan makan sehari-hari. Tidak mungkin para nelayan yang hanya bekerja menyambung hidup.

Pemprov Kalbar beserta jajarannya, TNI AD, polisi serta unsur pemerintah lainnya untuk memikirkan Camar Wulan. Jangan sampai apa yang kita khawatirkan itu benar-benar terjadi. Kita saat ini masih sedikit lega, karena pemerintah Malaysia belum beraksi atas kampung itu.
Bisakah kita menjamin Malaysia tidak mencaplok Camar Wulan? Tidak ada yang bisa meraba atau memprediksi seperti apa sikap pemerintah Malaysia. Yang jelas, negara jiran itu pernah mencaplok daerah kita. Ini adalah sejarah yang kemungkinan besar akan terjadi lagi. Untuk sementara, mungkin saja pemerintah Malaysia menunggu momen tepat. Sekarang, mungkin bukan waktu tepat untuk mengajukan Camar Wulan ke Mahkamah Internasional. Suatu saat, entah itu di masa kita atau anak cucu kita, persoalan Camar Wulan diperkirakan akan mencuat lagi.

Ketika itu mencuat, dan Malaysia benar-benar mengajukan Camar Wulan ke Mahkamah Internasional, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin tidak ada, selain hanya pasrah menunggu keputusan Mahkamah Internasional itu. Sebab, kita memang tidak memiliki bukti kuat (berupa dokumen). Mumpung, pemerintah Malaysia belum beraksi terhadap Camar Wulan, ada baiknya pemerintah Indonesia untuk bertindak cepat dan tepat demi menyelamatkan daerah itu. Kita memang tidak tahu persis seperti apa cara cepat dan tepat untuk menyelamatkan Camar Wulan. Kita hanya yakin, pemerintah pusat pasti memiliki cara tersendiri untuk hal itu.

Sebagai orang Kalbar, kita tidak rela sejengkal tanah pindah ke Malaysia. Negeri ini didapatkan bukan sebuah hadiah, melainkan lewat perjuangan berdarah-darah. Mari kita selamatkan Camar Wulan dari pencaplokan Malaysia!*