Meninggalkan Utang

Rosadi Jamani

Hampir lima tahun mengabdi untuk pemerintah dan rakyat, itulah bagian dari tugas utama anggota DPRD Kalbar. Mereka telah mendedikasikan tenaga, pikiran dan waktu hanya untuk kebaikan daerah ini. Jasa mereka cukup banyak. Upaya untuk meluruskan jalannya pemerintahan juga telah mereka lakukan. Segala nama baik itu bisa tercoreng apabila utang tidak dibayar. Utang itu bukan antara personal dengan personal, melainkan antara anggota Dewan dengan pemerintah. Banyak uang pemerintah (dalam jumlah miliaran) yang belum dikembalikan para wakil rakyat itu.

Ketika para wakil rakyat itu belum menjadi anggota Dewan, mereka adalah rakyat biasa. Ketika ada momen Pemilu 2004, mereka berjuang dengan mengerahkan seluruh kemampuan untuk bisa menjadi wakil rakyat. Tidak hanya tenaga dan pikiran dikerahkan, melainkan juga uang dalam jumlah ratusan juta untuk bisa duduk di parlemen. Lalu, mereka terpilih menjadi wakil rakyat. Setelah itu dilantik dan jadilah mereka anggota legislatif yang bertugas untuk mengontrol, ikut menyusun anggaran dan membuat peraturan.

Kehadiran mereka di parlemen berawal dari niat yang bersih dan suci. Di pundak mereka ada beban tugas maha berat yakni menyampaikan aspirasi rakyat. Apa yang mereka suarakan sama dengan menyuarakan rintihan dan keluhan rakyat. Apa yang mereka perjuangkan adalah berdasarkan kehendak rakyat. Semangat inilah yang mewarnai kinerja para wakil rakyat selama duduk di lembaga legislatif. Sebuah tugas mulia di tengah pemerintahan yang belum berpihak sepenuhnya pada kesejahteraan rakyat.

Sayang, menjelang detik-detik berakhirnya tugas sebagai wakil rakyat, mereka semestinya bisa membuat rakyat bangga, tapi justru sebaliknya. Mereka akan meninggalkan utang dalam jumlah besar. Untuk dibayar saat ini rasanya tidak mungkin, mengingat mereka sedang menghadapi puncaknya pesta demokrasi 2009. Tentunya, mereka lebih memikirkan urusan mau duduk lagi di parlemen ketimbang membayar utang.

Tradisi meninggalkan utang itu sungguh sangat mencoreng citra wakil rakyat yang terhormat. Mereka mestinya meninggalkan gedung megah di bilangan A Yani I dengan kepala tegak (bangga), tapi justru akan keluar dengan kepala tertunduk. Harus diingat, utang tetaplah utang. Kalau agama Islam, orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan utang, tidak akan masuk surga sampai utang itu dibayar. Yang menjadi persoalan, utang itu berasal dari uang rakyat (negara).

Berutang dengan personal, urusannya gampang dan mudah menyelesaikannya. Tapi, utang yang ada di pundak para wakil rakyat itu adalah utang dengan negara. Bagaimanapun uang yang telah dimakan, harus dikembalikan. Jika tidak dikembalikan, itu berarti sebuah temuan penyimpangan. Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa merekomendasikannya sebagai perkara korupsi ke kejaksaan.

Sekarang, pilih mana, mau bayar utang atau menjadi terdakwa korupsi. Jalan paling aman adalah utang itu harus dibayar. Apalagi Ketua DPRD Kalbar, Zulfadhli telah memerintahkan agar utang itu harus dibayar sebelum masa jabatan berakhir. Kalau utang itu bayar sebelum meninggalkan gedung Dewan, itu merupakan sebuah kehormatan. Rakyat akan memberikan applause, karena wakilnya telah merampungkan seluruh tugas dan kewajibannya dengan baik. Mereka layak keluar dengan kepala tegak. Tapi, kalau sampai masa jabatan itu berakhir, utang juga belum dibayar, urusannya bukan lagi lembaga legislatif, melainkan kejaksaan. Mereka harus siap-siap menjadi tersangka korupsi.

Ketika mereka sudah jadi tersangka korupsi, sudah tidak ada lagi power (kekuatan) di belakangnya. Mereka sudah menjadi rakyat biasa. Dalam kondisi seperti ini, aparat hukum tidak akan lagi segan-segan untuk menggarapnya sebagai tersangka korupsi. Sekarang, jawaban itu ada di masing-masing wakil rakyat. Pilih bayar utang atau siap-siap menjadi tersangka korupsi.*