Keadilan di PN Bengkayang

Rosadi Jamani

Untuk pertama kalinya Pengadilan Negeri (PN) Bengkayang menyidangkan kasus korupsi. Tidak tanggung-tanggung yang disidang sejumlah anggota DPRD Bengkayang periode 1999-2004. Bahkan, salah satu anggotanya yang saat ini menjadi wakil bupati, juga ikut disidang. Bisa dikatakan, PN itu menggarap sidang besar yang mendapat perhatian luas masyarakat Bengkayang dan Kalbar.

Muncul pertanyaan besar di tingkat masyarakat, apakah PN akan benar-benar adil menyidangkan kasus korupsi itu? Hanya tinggal menunggu waktu untuk mengetahui seperti apa jawabannya. Jawaban dari sidang itu, antara dua, divonis bersalah atau divonis bebas. Sekarang, muncul lagi pertanyaan, apakah mungkin PN Bengkayang mampu menjatuhkan vonis bersalah untuk orang-orang hebat itu?

Kalau untuk rakyat kecil, kita semua tahu PN pasti tak pandang bulu. Apalagi rakyat kecil itu memang tidak berduit, dan tidak ada pembelaan dari pengacara. Hanya dia sendiri membela nasibnya. Orang-orang seperti ini menjadi santapan empuk bagi PN secara tegas tanpa ragu-ragu menjatuhkan vonis bersalah. Tapi, giliran orang berduit, hakim sering ragu dan penuh kehatian-hatian menjatuhkan vonis. Apalagi yang disidang itu pejabat tinggi, tokoh politik yang memiliki massa ribuan, hakim bisa takut dan was-was.

Tapi, itu PN yang dulu di mana hakimnya hidup dalam suasana ketidakpastian hukum. Sekarang, penegakan hukum yang sudah menemukan jati dirinya, sangat sulit bagi hakim mempermainkan hukum. Hakim sekarang pastilah menjunjung tinggi keadilan. Orang-orang yang telah melahap uang rakyat harus divonis berat. Orang-orang yang merugikan negara harus dijebloskan ke penjara. Tidak ada ampun buat tikus-tikus rakyat yang telah menggerogoti negeri ini.

Itu hanya harapan agar hakim yang menyidangkan perkara korupsi di Bengkayang itu benar-benar memihak kepada rakyat. Seandainya, hakim justru memvonis bebas, dengan alasan bukti tidak ada, saksi lemah, atau apa yang dilakukan sesuai prosedur, rakyat pasti kecewa. Hakim dipastikan menjadi bulan-bulanan media massa. Kasus pembebasan itu tidak berhenti begitu saja. Pasti ada orang melaporkan hakim tidak pro rakyat itu ke Mahkamah Agung (MA). Jika sudah demikian, para hakim yang memvonis bebas itu kredibilitas dan reputasinya sebagai penegak hukum akan hancur. Kalau sudah hancur, tidak ada lagi gunanya mengabdi bagi negara, lebih baik berhenti saja jadi hakim. Ini hanya bicara seandainya. Kita berharap, hakim yang di Bengkayang itu bukanlah tipe hakim bejat seperti itu.

Kita terus memantau proses sidang kasus korupsi di Bengkayang itu. Kita tidak mau ada konspirasi jahat di balik sidang tersebut. Sebab, sudah bukan rahasia mafia peradilan itu ada. Maksudnya, sebuah kasus hukum yang melibatkan orang besar, sangat mudah rentan terhadap praktik mafia peradilan. Ada orang yang mendesain di belakang itu semua. Praktiknya sangat sulit dipantau publik, tapi bisa dirasakan. Kerjanya sangat halus dan rapi. Dirancang seolah-olah tidak melanggar hukum. Butuh uang besar untuk mendesain pekerjaan ini. Di sinilah orang kecil kenapa tidak berkutik ketika sudah diadili di pengadilan. Dia murni membela dirinya sendiri tanpa melibatkan orang lain.

Semoga saja dugaan miring seperti itu tidak terjadi. Hukum yang berjalan di Bumi Sebalo benar-benar berada di jalurnya. Hakim tidak bisa dipengaruhi. Jaksa bekerja profesional. Pengacara juga demikian. Jika semua jujur dengan pekerjaannya, kita yakin keadilan dalam kasus ini bisa dirasakan rakyat Bengkayang.*