Sebenarnya, Siapa Pelaku Money Politic?

Oleh: Rosadi Jamani

Tepuk tangan pasti dilakukan dengan dua belah tangan. Tidak mungkin dikatakan tepuk tangan, kalau hanya satu belah tangan saja. Sama halnya dengan money politic, pasti ada pemberi dan penerima. Kalau hanya memberi, tidak ada penerima, money politic tidak jadi. Sebaliknya, kalau hanya ada penerima, tidak ada pemberi, money politic juga tidak terjadi.

Pada 18 Maret 2009, di Kantor PTPN XIII Pontianak, saya terlibat pembicaraan dengan seorang dosen Teknik Untan soal Pemilu 9 April. Walaupun dia orang teknik, tapi senang ngomongin politik. Satu hal yang menjadi sorotannya mengenai money politic.
“Dalam anggapan umum di masyarakat, money politic itu dilakukan caleg. Mereka membagi-bagikan uang ke masyarakat agar namanya dipilih pada saat pencoblosan. Jadi, caleg yang aktif membagikan uang ke masyarakat. Sementara masyarakat pasif hanya menerima,” jelas dosen itu. Saya pun mengangguk-angguk menandakan bahwa dosen itu memiliki pemikiran menarik soal politik.

“Saya melihat, anggapan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Sekarang yang aktif justru masyarakat. Mereka banyak mendatangi caleg minta bantuan. Caleg justru banyak menghindar. Jadi, bukan hanya caleg yang melakukan money politic, tapi juga masyarakat,” jelas dosen itu.
Dijelaskannya, praktik money politic dilakukan oleh dua pihak. Pihak pertama adalah pemberi materi bisa berupa uang, material bangunan, pakaian, beras, kain sarung, buku atau apa saja benda yang bisa memengaruhi pemilih. Pihak pertama dalam memberikan materi bisa secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung berarti si pemberi sendiri yang memberikan materi itu. Tidak langsung berarti si pemberi akan menggunakan jasa orang lain untuk membagikan materinya. Pihak kedua adalah yang menerima. Pihak penerima sudah pasti masyarakat yang memiliki hak pilih. Money politic pasti ada transaksinya. Transaksi itu tidak akan terjadi apabila salah satu pihak tidak ada.

“Caleg mau membagikan uang, tapi orang mau dikasih tidak ada atau tidak mau, money politic tidak terjadi. Sebaliknya, masyarakat mau minta sumbangan, tapi calegnya tidak ada atau pelit, money politic juga tidak akan terjadi. Money politic terjadi apa kedua belah pihak mau sama mau, atau senang sama senang,” jelas dosen itu.

Saya ingin garis bawahi pernyataan dosen itu bahwa money politic tidak hanya dilakukan caleg tapi juga masyarakat, walaupun itu masih tanda kutip. Fenomena masyarakat mengincar caleg untuk dimintai sumbangan sudah lama berlangsung. Apalagi menjelang Pemilu 2009, di mana sistemnya menggunakan suara terbanyak, membuat banyak warga menjadikan caleg sebagai target untuk mencari keuntungan. Banyak caleg diuber-uber dari siang sampai malam hanya untuk mendapatkan uang bensin, uang rokok atau sumbangan. Berbagai macam dalih mereka lakukan agar caleg bisa mengeluarkan uang dari kantongnya. Fenomena masyarakat menguber caleg untuk dimintai materi tersebut, inilah yang dikatakan dosen itu praktik money politic.

Pada Kamis, 20 Maret 2009 lalu, tetangga saya bercerita adanya orang suruhan dari seorang caleg yang door to door merayu agar memilih caleg yang ditawarkannya. “Orang itu mengucapkan assalamu’alaikum ketika hendak masuk. Saya persilakan masuk dan duduk di kursi. Diapun langsung mengeluarkan kartu nama dan profile caleg agar saya memilihnya pada 9 April. Dia merayu dengan menggunakan dalil-dalil agama,” cerita tetangga di samping rumah.
“Orang itu mengatakan bahwa caleg itu orang kite (satu kelurahan, red). Anak Pak…(maaf rahasia). Tidak salah kalau kite pileh die 9 April nanti. Diapun mencatat nama saya beserta istri dan jumlah anak saya. Di dalam buku catatan itu sudah banyak nama warga gang kite. Tidak kurang lima menit, orang itu pamitan seraya menitipkan kartu dan profil caleg,” papar tetangga sambil nebas rumput di antara rumah saya dan rumahnya.

Lanjut tetangga, ketika orang itu hendak pamitan, dia bertanya, apakah ada uangnya? “Oh…maaf, Pak! Tak ade uang. Kite hanya menyampaikan pesan saja. Kalau bapak tertarik dengan caleg yang saya tawarkan, silakan pilih. Kalau pun tidak, kite tak ada persoalan. Pemilu itukan rahasia, Pak!” katanya. “Karena tidak ada uangnya, untuk apa dipilih. Lebih baik milih yang ngasih uang, tentu ada untungnya,” kata tetangga itu kepada saya.

Diapun menceritakan kenapa harus meminta uang. Dulu, orang sering datang ke rumahnya apabila ada Pemilu atau Pilkada. Mungkin karena tetangga itu terlihat miskin (kalau melihat ukuran rumah) membuat politisi tertarik untuk menaklukkannya. “Setiap Pemilu atau Pilkada, orang datang ke rumah silih berganti. Mereka merayu agar memilih caleg atau calon kepala daerah. Di antara yang datang, umumnya ada yang ngasih uang. Kalau rata-rata ngasih Rp 20 ribu, lumayan. Rezeki tak boleh ditolak,” ujarnya.

Dari cerita tersebut, seandainya tetangga saya menolak, tidak mau dikasih uang, praktik money politic tidak akan terjadi. Berhubung yang menawarkan uang dan yang menerima suka sama suka, terjadilah praktik money politic. Siapa yang disalahkan dari cerita tersebut? Jelas keduanya. Tidak bisa disalahkan pihak yang memberi uang, tapi juga yang menerima.
Money politic tidak ada bedanya dengan suap atau sogok. Suap dilakukan untuk menutupi sebuah kasus agar jangan dibuka ke publik. Atau, suap dilakukan untuk memperlancar sebuah pekerjaan. Dalam dunia hukum, antara pihak yang menyuap dengan yang disuap, sama. Keduanya bisa dijerat hukum dan diadili di pengadilan. Dalam agama juga demikian, antara yang nyogok dengan yang disogok, sama-sama berdosa dengan ancaman neraka. Modus praktik money politic secara substansial, sama. Pihak pemberi uang ingin agar namanya dicontreng 9 April. Sementara pihak penerima diharapkan tidak pindah ke lain hati ketika sudah menerima uang tersebut. Kalau mengikuti kaidah hukum, si pemberi dan penerima uang, bisa diseret ke pengadilan. Mengikuti kaidah agama, keduanya juga diancam hukuman maha berat, masuk neraka.

Saya hanya ingin mengatakan bahwa praktik money politic dalam even Pemilu tidak bisa dihindarkan. Dipastikan praktik yang paling ditakuti di pesta demokrasi itu akan marak terjadi. Caleg yang berkantong tebal diduga kuat akan melakukan praktik tersebut. Soalnya, money politic masih dipandang cara paling jitu, mudah, singkat dan keefektivannya bisa mencapai 80 persen untuk menaklukkan pemilih. Anggapan orang, “Siapa sih yang tidak mau dengan uang. Atau, caleg A belum jadi Dewan saja sudah ngasih uang, apalagi sudah duduk. Sekarang saja caleg B hanya jualan “kecap”, apalagi sudah duduk, untuk apa dipilih, lebih baik yang ngasih uang dipilih”. Omongan pemilih terutama di kampung-kampung masih diamalkan. Itu sebabnya, praktik money politic diperkirakan akan marak di kampung-kampung. Praktik itu akan terlihat jelas mendekati hari pencontrengan. Perang amplop (isinya uang) diprediksi tidak bisa dihindari.
Selama ini, praktik money politic, selalu yang disalahkan adalah caleg. Padahal, si penerima uang (pemilih) juga layak untuk disalahkan. Pemilih yang dengan mudah menerima uang dari caleg, sama berdosanya dengan si pemberi. Selama masih ada orang mau menerima bahkan suka minta-minta uang dari caleg menjelang pencontrengan, praktik money politic sangat-sangat sulit dihapuskan. Salah satu cara menghapuskan money politic dalam setiap hajatan politik, jangan terima uang atau jenis materi dari caleg atau calon kepala daerah. Menerima itu berarti menyuburkan money politic. Mari berantas money politic dengan tidak menerima uang, baju kaus, beras, semen, material bangunan menjelang pesta demokrasi! (Silakan tanggapi ke email: gue_ros2222@yahoo.com atau ke http://renunganpelangi.blogspot.com)