Kenapa Mark Up Sulit Diungkap?

Rosadi Jamani

Dalam dunia birokrasi pemerintah, mark up (penggelembungan) anggaran sesuatu hal yang “lumrah”. Siapa pun pejabatnya, sebagian besar pernah melakukan mark up. Anehnya, sampai saat ini belum ada pejabat bisa diseret ke pengadilan. Mereka seperti “kebal” hukum. Kejaksaan seperti tidak berdaya ketika berhadapan dengan mark up. Padahal, membuktikan mark up tersebut sangat mudah. Misalnya, di dalam laporan keuangan, pembelian satu unit komputer Rp 10 juta. Kuitansi dari toko pembelian komputer itu ada, lengkap dengan cap basahnya. Coba, cek ke pasar, dengan jenis dan spesifikasi sama, harga komputer itu pasti jauh di bawah itu. Paling-paling hanya Rp 6 juta. Berarti ada empat juta sisa dari pembelian komputer itu. Itu baru satu unit komputer, bagaimana kalau 10 unit komputer, tentu untungnya lebih besar lagi.

Begitu juga dengan barang lain, misalnya pembelian lemari. Dalam laporan ditulis Rp 5 juta. Ada kuitansi resmi dari toko mebel. Tapi, begitu dicek di toko mebel yang lain, lemari tersebut hanya berharga Rp 3 juga. Berarti ada sisa Rp 2 juta yang bisa dimasukkan ke kantong pribadi. Itu semua hanya contoh kecil dari praktik mark up. Setiap pembelian barang menggunakan APBD, bisa dipastikan ada praktik mark up di dalamnya. Istilah umum di dunia birokrasi, kalau tidak di-mark up, tidak ada keuntungan. Hanya gigit jari. “Masa’ capek-capek ngurus pembelian dan administrasi tidak ada untungnya,” kata umum pegawai di lingkungan pemerintah.

Biasanya, keuntungan dari mark up itu tidak dimakan sendirian. Pegawai dalam satu bidang bisa mendapatkan keuntungan dari mark up itu. Keuntungannya juga dimakan bersama-sama. Antara atasan dengan bawahan berbeda nilai nominalnya. Kalau tidak ada yang kebagian, pegawai itu dikhawatirkan akan “bernyanyi”. Hal tersebut tentu berbahaya bagi posisi atasan. Tapi, kalau semua menikmati keuntungan mark up itu, akan sulit mengusut penyimpangan dari mark up di bidang tersebut.

Lebih hebat lagi, pemilik toko bisa dikondisikan. Seluruh harga yang ada di kuitansi ditulis berdasarkan pesanan aparat pemerintah itu. Pemilik toko akan banyak mendapatkan keuntungan, karena aparat itu belanja dalam jumlah besar, serta menjadi langganan tetap. Semua bisa diatur mengikuti selera aparat pemerintah. Kuitansi tersebut sangat diperlukan ketika ada pemeriksaan. Ketika diperiksa oleh BPK atau inspektorat, kuitansi tersebut menjadi bukti fisik riil yang tidak diragukan lagi.

BPK maupun inspektorat selama ini hanya memeriksa pengeluaran anggaran serta bukti fisik dari pengeluaran itu. Jarang kita mendengar BPK melakukan pemeriksaan keuangan dengan melihat fisik barang yang dibeli, serta mengecek ke toko di mana barang itu dibeli. Lalu, membandingkan harga barang itu ke toko lain. Kalau perbedaan harga tidak mencolok, mungkin itu masih dianggap wajar. Tapi, kalau perbedaan harga itu sangat mencolok, pastilah ada penggelembungan harga. BPK semestinya melakukan pengecekan sampai ke toko pembelian dan membandingkannya ke toko lain. Kita yakin, dengan model pemeriksaan seperti itu, sangat kecil kemungkinan terjadinya mark up.

Selama pemeriksaan hanya di atas meja serta memeriksa kuitansi-kuitansi pengeluaran anggaran saja, praktik mark up sulit dihilangkan. Apalagi kalau BPK itu bisa “dijinakkan”. Mereka datang diinapkan di hotel mewah dan dilayani dengan baik. Lalu, pemeriksaan cukup di hotel saja. Setelah itu, pulang dengan membawa “oleh-oleh” dari pihak yang diperiksa. Kemudian, dinyatakan laporan keuangan tidak ada penyimpangan. Selesailah semua pemeriksaan keuangan. Mark up yang dirancang dengan rapi, tidak ada lagi persoalan dan dinyatakan sah. Aparat pemerintah yang melakukan mark up akan mengurut dada, terlepas dari penyimpangan. Mereka pun menyatakan, uang hasil mark up itu juga sah dan bukan korupsi.

Seperti itu kira-kira praktik mark up secara umum di lingkungan pemerintah. Sangat sulit untuk dihapuskan selama pemeriksaan keuangan tidak mencocokkan dengan toko tempat pembelian barang serta toko lainnya. BPK mesti anti korupsi dan anti suap. Ketika BPK masih silau dengan uang, mark up juga semakin sulit dihapuskan.*