Kampanye Terbuka Dimulai

Rosadi Jamani

Seluruh partai politik (parpol) dan calon legislatif (caleg) mulai diizinkan menggelar kampanye terbuka, kemarin (16/3/2009). Kampanye tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan damai. Harapannya, selama kampanye digelar tidak terjadi konflik yang menjurus ke perbuatan pidana.

Dari gubernur, KPU, Panwaslu, kejaksaan, polisi dan tentara menyaksikan kesepakatan damai yang dilakukan pengurus parpol. Kesepakatan itu merupakan sebuah komitmen nyata bahwa masing-masing parpol sepakat melakukan kampanye berdasarkan aturan. Mereka berkomitmen untuk tidak saling menjelek-jelekkan, membawa isu SARA atau menimbulkan keresahan di masyarakat. Mereka berjanji tidak berbuat anarkis. Yang terpenting, mereka bersumpah untuk bersama-sama menyukseskan Pemilu.

Melihat kesepakatan damai itu sangat membuat kita lega dan tenang. Kalau seluruh parpol taat dan tunduk dengan kesepakatan yang telah dibuat itu, dijamin pesta demokrasi terbesar di Indonesia akan berjalan lancar, aman, damai dan tertib. Yang menjadi persoalan, siapa yang bisa menjamin kesepakatan damai itu bisa pegang.

Perlu diketahui, kesepakatan damai itu hanyalah sebuah komitmen moral. Kesepakatan itu bukan peraturan atau perjanjian yang memiliki sanksi. Parpol bisa saja melanggar kesepakatan damai itu tanpa harus kena sanksi. Kalaupun ada sanksi, paling sanksi moral yang tidak ada kerugian materiilnya. Itu sebabnya, banyak orang menyanksikan perihal kesepakatan damai itu. Itu hanya sebuah acara seremonial menjelang kampanye. Pemilu sebelumnya juga demikian. Kenyataan di lapangan, tetap saja ada parpol bermain curang untuk memperebutkan simpati pemilih.

Di dalam parpol itu berhimpun puluhan orang yang menjadi pengurusnya. Tidak semua pengurus parpol memahami dan mengerti bagaimana cara berpolitik yang benar dan mengikuti aturan. Ada yang mengerti dan paham, tapi jumlahnya hanya segelintir orang. Orang-orang yang tidak mengerti inilah yang kadang mengacaukan jalannya Pemilu. Orang seperti itu biasanya mengedepankan sikap emosional ketimbang rasional.

Kita patut mewaspadai politikus yang mengedepankan emosional (preman). Politikus seperti itu sering menyelesaikan persoalan dengan adu kekuatan dan kekerasan. Mereka ada di tengah kita. Pemilu akan berjalan lancar dan tertib apabila kontestannya adalah politikus santun yang mengedepankan rasional. Berpikir untuk persoalan lebih besar ketimbang memikirkan persoalan kecil yang tidak ada artinya.

Apakah ada politikus santun? Kita rasa ada. Tapi, jumlahnya sangat minim. Mereka adalah politisi yang benar-benar memperjuangkan tegaknya demokrasi. Mereka menginginkan Pemilu adalah sebuah sarana menuju kehidupan lebih baik dan sejahtera. Tujuan itulah yang ingin dicapai dari sebuah Pemilu. Kalau yang diributkan hanya persoalan baliho yang dirusak, bendera parpol yang dibakar (konflik horizontal), itu bukanlah politikus santun. Yang mesti diributkan, bagaimana Pemilu bisa membuat Indonesia dan daerah ini menuju arah yang lebih baik.
Kemudian, di masa kampanye terbuka, hal yang lazim parpol dan caleg akan obral janji. Akan ada ribuan janji yang diobral ke pemilih. Mereka pasti menjanjikan Kalbar yang lebih baik. Mereka juga pasti menawarkan konsep pemerintahan yang lebih baik. Lebih seru lagi, mereka juga pasti lapangan pekerjaan, peningkatan gaji, perbaikan jalan dan jembatan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan sebagainya. Pokoknya, pemilih akan dibuai dengan ribuan janji yang bisa meninabobokan.

Pada kondisi seperti itu, tidak ada salahnya pemilih berhati-hati. Di saat kampanye terbuka inilah kesempatan bagi pemilih untuk menganalisis siapa caleg atau parpol yang layak dipilih. Lakukan check and recheck agar pilihan tidak salah. Pilihan itu bisa membawa konsekuensi bagi perjalanan daerah ini.

Kita berharap masyarakat tidak mengambil sikap masa bodoh, yakni menjadi anggota golongan putih (golput). Golput memang tidak bisa dihindarkan. Namun, tidak ada salahnya kita mengingatkan pemilih untuk menggunakan hak suaranya. Sebab, demokrasi yang sedang kita nikmati sekarang buah dari partisipasi pemilih. Kita tidak mungkin kembali ke sistem negara otoriter. Mari kita rawat demokrasi ini dengan menyalurkan hak suara agar jalannya lebih sempurna lagi.*