Persoalan Laut

Rosadi Jamani

Bupati Sambas, Burhanudin A Rasyid pernah mengatakan, potensi ikan di Laut Cina Selatan atau persisnya di perairan Sambas adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Banyak investor mengincar ikan di laut tersebut. Sayang, Kalbar masih belum mampu memaksimalkan potensi maha besar itu.

Kemudian, tentara laut sering menangkap nelayan asing (Thailand) mencuri ikan di perairan kita. Berkali-kali ditangkap, kapal disita, tapi nelayan asing itu sepertinya tidak pernah kapok. Mereka setiap saat menunggu celah untuk bisa menguras hasil laut kita.
Belum lagi cerita pulau Gosong Niger yang disengketakan Indonesia dengan Malaysia di sempadan laut Kalbar dengan Sarawak. Persoalan tersebut sewaktu-waktu mencuat dan mengancam hubungan kedua negara. Namun, kita pada umumnya tak mengetahui secara jelas seperti apa hukum atau aturan main dari undang-undang kelautan.

Selain itu, kita juga sering mendengar sengketa antara nelayan tradisional dengan modern. Nelayan yang hanya menggunakan pukat melawan nelayan menggunakan pukat harimau. Persoalan tersebut sewaktu-waktu juga terjadi. Banyak lagi persoalan laut yang tidak diketahui secara luas oleh masyarakat. Persoalan yang paling besar, laut kita dikepung oleh kekuatan asing.

Kita harus mengakui, tidak banyak orang kita atau sumber daya manusia (SDM) Kalbar yang menguasai persoalan kelautan. Maklum saja, perhatian tentang kelautan itu baru ada di masa pemerintahan Presiden Gus Dus yang mendirikan Departemen Kelautan. Jangankan Kalbar, untuk ukuran Indonesia sangat sedikit SDM yang menguasai soal kelautan. Akibatnya, pulau Sipadan dan Ligitan harus rela diserahkan ke Malaysia. Kasus Ambalat sempat merenggangkan hubungan Indonesia Malaysia. Semua itu bentuk dari lemahnya penguasaan SDM Indonesia terhadap kelautan.

Kalbar menyimpan potensi konflik kelautan sangat tinggi. Soalnya, Kalbar memiliki wilayah laut sangat luas dari Ketapang terus melewati Kayong Utara, Kubu Raya, Kabupaten Pontianak, Bengkayang, Singkawang dan Sambas. Di Ketapang, laut Kalbar berbatasan dengan Kalteng. Di utara, laut Kalbar berbatasan dengan Malaysia. Menuju laut lepas, perairan Kalbar berbatasan dengan Bangka Belitung, DKI Jakarta, serta negara Thailand, Singapura, Cina, Vietnam. Kalau Kalbar tidak menguasai laut secara penuh terhadap persoalan laut itu, kita khawatir konflik kelautan bisa muncul sewaktu-waktu. Yang kita khawatirkan, saat terjadi konflik, posisi Kalbar selalu dirugikan akibat tidak menguasai persoalan laut itu.

Kalbar berikut kabupaten/kota yang memiliki laut memang sudah ada dinas kelautan. Namun, soal penguasaan hukum kelautan dirasakan masih miskin. Dinas tersebut harus banyak lagi belajar soal hukum tersebut. Masalahnya, di Indonesia orang yang mengerti dan paham soal undang-undang kelautan itu memang masih langka.

Seminar nasional tentang hukum maritime atau kelautan di Balai Petitih, 23 Maret 2009 merupakan sebuah jawaban jitu bagi Kalbar untuk sedikit menguasai bidang tersebut. Narasumber yang dihadirkan merupakan pakar kelautan ternama Indonesia. Salah satunya Prof Hasyim Jallal merupakan ahli kelautan Indonesia paling ternama. Dia hadir untuk berbagi ilmu dengan orang Kalbar serta peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Sejumlah doktor di bidang kelautan juga hadir untuk memberikan pencerahan mengenai kelautan. Sungguh sangat beruntung Kalbar bisa menjadi tuan rumah seminar nasional itu. Kita berharap, orang-orang Kalbar yang mengikuti seminar itu bisa diandalkan untuk menjaga potensi kelautan. Siapa lagi yang diharapkan untuk menjaga laut kita kalau tidak kita sendiri. Tentu sangat tidak kita harapkan, peserta yang mengikuti seminar itu hanya sekadar ikut-ikutan atau meramaikan. Ilmu yang didapatkan tidak diterapkan untuk menjaga laut Kalbar. Semoga tidak ada peserta seperti itu.

Seminar nasional tersebut sebuah langkah tepat untuk menjawab segala persoalan kelautan di Kalbar atau secara nasional. Kita berharap setelah seminar tersebut, apabila ada konflik mengenai laut, orang Kalbar semakin cerdas untuk menyelesaikannya berdasarkan aturan yang ada. Kita juga berharap, potensi laut yang sangat melimpah itu bisa diekplorasi untuk kesejahteraan rakyat Kalbar.*