Jurus Jitu Minta Kesejahteraan

Rosadi Jamani

Sabar itu ada batasnya. Mungkin itulah yang dirasakan masyarakat Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu. Warga perbatasan ini sudah sering minta perbaikan infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan tapi tak dihiraukan pemerintah daerah. Musrenbang Kecamatan sering digelar, tapi hanya seremonial belaka. Mereka kecewa lalu melayangkan surat ke pemerintah pusat minta kesejahteraan. Apabila tidak dihiraukan juga, mereka lebih baik keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bergabung ke Malaysia.

Ancaman tersebut membuat aparat pemerintah pusat kebakaran jenggot. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) langsung mengirim anak buahnya ke perbatasan. Danrem dan Dandim juga dibuat kelabakan. Mereka mengecek ke lapangan, apakah benar warga Puring Kencana ingin keluar dari NKRI?

Menurut keterangan orang pusat itu, katanya tidak benar orang Puring Kencana mau misah dari ibu pertiwi. Mereka hanya minta kesejahteraan saja. Di sana memang ada sekolah, Puskesmas tapi kondisinya memprihatinkan. Ada juga jalan, tapi hancur. Sangat wajar apabila mereka lebih banyak berinteraksi dan bertransaksi dengan tetangganya, warga Malaysia. Tapi, kalau untuk keluar dari NKRI, itu tidak benar. Kira-kira demikian keterangan versi orang pusat itu.
Boleh-boleh saja berkata demikian. Kalau kita melihat substansi dari persoalan itu adalah masalah kesejahteraan (prosperity). Mereka sudah lama minta diperhatikan oleh pemerintah. Tidak hanya di Puring Kencana, tapi hampir seluruh kawasan perbatasan juga merasakan hal sama. Mereka lebih senang menjual hasil bumi ke Malaysia. Bahkan, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga lebih senang ke negeri jiran itu. Apakah mereka bisa disalahkan, di saat pemerintah negeri ini tidak peduli terhadap kehidupan mereka?

Mereka tidak bisa disalahkan. Mereka hanya ingin mendapatkan hidup yang lebih baik. Justru yang pantas disalahkan adalah pemerintah yang memiliki wewenang dan kebijakan untuk memajukan daerah perbatasan. Pemerintah selalu mengampanyekan, daerah perbatasan akan dijadikan beranda depan Indonesia. Tapi, itu hanya untuk nyenang-nyenangin warga perbatasan saja. Buktinya, mereka semakin hari jauh dari kesejahteraan. Kirim surat ke pemerintah pusat menyatakan keluar dari NKRI adalah puncak dari kekecewaan mereka. Itu juga menunjukkan daerah perbatasan memang tidak diperhatikan dan tidak dibenahi. Kalau memang di Puring Kencana itu ada sentuhan pembangunan yang serius, tidak mungkin mereka harus nekat mengirim surat ke pusat.

Persoalan Puring Kencana tersebut hanya contoh kecil betapa pemerintah tidak peduli dengan daerah perbatasan. Yang justru dihebohkan, pergeseran patok batas negara. Kalau ada patok bergeser atau batas wilayah masuk ke wilayah Malaysia, pemerintah pusat bukan main ributnya. Bala tentara pun dikerahkan untuk memeriksa pergeseran patok itu. Siang malam mereka menelusuri patok demi patok. Tapi, giliran orang-orang di perbatasan itu menderita tidak bisa menjual hasil bumi, menderita tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, menderita tidak bisa menyekolahkan anaknya, pemerintah yang katanya peduli rakyat itu, justru menutup mata.

Bagaimana sebaiknya untuk warga Puring Kencana? Mereka tidak bisa disalahkan. Cara terbaik agar mereka tidak berniat keluar dari NKRI, sejahterakan kawasan perbatasan.*